ï»żDilansirdari Encyclopedia Britannica, gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan menuntut presiden soeharto lengser dari jabatannya terjadi pada periode 1965-1998. Kemudian, saya sangat menyarankan anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD merupakan bunyi dari - Gelombang protes atas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RUU KUHP dan UU KPK oleh DPR dan Pemerintah terus bergulir di tanah air, terutama dari kelompok mahasiswa. Gerakan mahasiswa turun ke jalan tak hanya diikuti seribu dua ribu orang, tapi jutaan. Hingga hari ini, unjuk rasa ini dilakukan di sejumlah kota di Indonesia mulai dari Yogyakarta, Solo, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Malang, hingga Sulawesi. Warganet pun ikut mendukung gerakan mahasiswa dengan menggaungkan tagar HidupMahasiswa di Twitter. Hingga pagi ini, tagar tersebut sudah dipakai dalam 1,79 juta tentang gerakan mahasiswa, aksi seperti ini sudah lahir sejak ratusan tahun lalu. Sejarah mencatat unjuk rasa tertua dilakukan oleh mahasiswa Universitas Paris pada 1229. Sementara di Indonesia, gerakan mahasiswa dilakukan jauh sebelum kemerdekaan dan seringkali menjadi cikal bakal perjuangan nasional, seperti yang tampak dalam lembaran sejarah bangsa. Namun, kenapa gerakan mahasiswa selalu jadi yang terdepan dalam memperjuangkan suatu isu dan masalah bangsa? Baca juga Demonstran, Ini Penanganan Pertama Jika Terkena Gas Air Mata Di Indonesia, gerakan mahasiswa merupakan kegiatan kemahasiswaan yang ada di dalam dan luar perguruan tinggi untuk meningkatkan kecapakan, intelektualitas, dan kemampuan kepemimpinan para aktivis yang terlibat di dalamnya. Rizqy Amelia Zein, dosen psikolog sosial dari Universitas Airlangga, Surabaya melihat ada dua faktor yang membuat mahasiswa selalu jadi yang terdepan ketika melakukan unjuk rasa secara umum. Pertama, mahasiswa lebih mudah digerakkan dan lebih mudah bergerak karena mahasiswa memiliki lebih banyak waktu untuk memikirkan suatu persoalan. Kedua, pada dasarnya peran mahasiswa secara sosial ditujukan untuk hal-hal yang sifatnya pada revolusi dan perubahan. "Perubahan itu asalnya dari mahasiswa, karena peran mereka mahasiswa secara historis dan sosial, mereka disiapkan untuk menjadi kelompok yang mengakselerasi mempercepat perubahan," kata Amel kepada melalui sambungan telepon, Rabu 25/9/2019. Sementara dalam konteks yang terjadi sekarang, Amel melihat gerakan mahasiswa sedang menyuarakan hal-hal yang berbau ruang pribadi dan ruang publik. "Keberatan utamanya adalah, pemerintah harusnya mengatur ruang publik tapi sampai mengatur ke ruang private," kata Amel. "Lalu kemudian pemerintah menerjemahkan ruang publik dan ruang private sangat bermasalah, terutama UU Pencegahan Seksual UU Penghapusan Kekerasan Seksual atau UU PKS," imbuh Amel. Beberapa orang menolak UU PKS karena dianggap mengancam ketahanan keluarga. Padahal, menurut Amel, ada aspek dari keluarga yang masuk ke ranah publik tapi itu dianggap sebagai hal pribadi dan ini seharusnya yang harus diregulasi oleh negara. "Nah makanya keliru. Bagaimana membaca ruang publik dan ruang private ini jadi keberatannya mahasiswa," terang Amel. Lekat dengan generasi Z dan milenial Amel mengatakan, keberatan yang sedang disampaikan oleh mahasiswa kita sebenarnya sangat lekat dengan generasi Z dan milenial. Untuk diketahui, generasi Z merupakan orang yang lahir di rentang tahun antara 1995 sampai 2010, sementara generasi milenial merupakan orang yang lahir di awal 1980-an hingga awal 2000-an. ANTARA FOTO/ANDREAS FITRI ATMOKO Ribuan mahasiswa mengikuti aksi GejayanMemanggil di Simpang Tiga Colombo, Gejayan, Sleman, DI Yogyakarta, Senin 23/9/2019. Dalam aksi demonstrasi yang diikuti oleh ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Yogyakarta itu, mereka menolak segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi serta mendesak pemerintah dan DPR mencabut UU KPK yang sudah disahkan. Menurut Amel, baik generasi milenial dan generasi Z lebih banyak memberi perhatian pada privasi, apa yang boleh diatur dan tidak boleh diatur, dan lain menjelaskan, generasi milenial dan generasi Z adalah kelompok yang akan merasakan dampak besar pada regulasi ruang pribadi dan ruang publik. Inilah yang membuat mahasiswa merasa ada hal-hal yang perlu diperjuangkan, baik secara independen yang diputuskan sendiri atau isu publik yang harus diregulasi negara. "Pada dasarnya, orang-orang yang ada di DPR yang membuat Undang Undang kan orang-orang yang mindset-nya zaman purba semua, sedangkan dampaknya itu akan lebih banyak diterima atau dibebankan pada generasi yang sekarang demonstrasi. Ya tentu saja mereka protes dan keberatan," ungkap Amel. "Sebenarnya gerakan mahasiswa dari dulu prinsipnya sama, yakni memprotes elit-elit yang enggak pernah mau mikirin mereka generasi muda, padahal keputusan yang mereka DPR ambil berdampak buat mereka," tegasnya. Mahasiswa tak apatis, penggemar K-Pop ikut turun Dari apa yang dilakukan oleh para mahasiswa, Amel melihat anggapan bahwa mahasiswa saat ini apatis itu tidak benar. Bahkan Amel mengatakan, mahasiswa dan anak muda penggemar K-Pop juga sampai ikut turun ke jalan untuk ikut menyuarakan masalah ini. "Ini menarik, artinya anak K-Pop punya concern terhadap isu publik yang sangat besar," ujar Amel. Catatan sejarah gerakan mahasiswa Gerakan mahasiswa di Indonesia dimulai jauh sebelum kemerdekaan. Dilansir Boedi Oetomo adalah wadah perjuangan pertama di Indonesia yang memiliki struktur organisasi modern. Boedi Oetomo didirikan di Jakarta pada 20 Mei 1908 oleh mahasiswa lembaga pendidikan STOVIA. PERMADI Aksi massa unjuk rasa di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Jawa Barat, berakhir ricuh, Selasa 24/9/2019. Momen emosional saat salah seorang mahasiswa merangkul anggota TNI sambil menangis. Pada saat yang hampir bersamaan, mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Belanda, termasuk Mohammad Hatta mendirikan Indische Vereeninging yang merupakan cikal bakal Perhimpunan Indonesia, tahun 1925. Organisasi-organisasi tersebut merupakan penanda munculnya kaum terpelajar dan mahasiswa sebagai penggerak perubahan dalam sejarah Indonesia. Beberapa tahun setelahnya, semakin banyak organisasi pemuda dan mahasiswa muncul di berbagai kota. Kemudian, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia PPPI mendorong ide persatuan hingga melahirkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Perjuangan menjelang proklamasi kemerdekaan pun tak bisa dilepaskan dari peran para pemuda dan mahasiswa. Salah satu peran angkatan muda 1945 yang bersejarah, dalam kasus penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok oleh kelompok Chairul Saleh dan Soekarni. Di sana, mereka mendesak proklamasi segera dilakukan. Setelah kemerdekaan, aliansi kelompok mahasiswa semakin marak. Pada 1965-1966 tercatat beberapa kelompok pemuda dan mahasiswa Indonesia terlibat dalam perjuangan yang ikut mendirikan Orde Baru. Gerakan ini kemudian dikenal dengan istilah Angkatan '66. Baca juga Sejarah Gas Air Mata, Jadi Senjata Sejak Perang Dunia I Memasuki 1970, kritik terhadap Orde Baru mulai bermunculan. Di antaranya, ada seruan untuk tidak memilih Golput pada Pemilu 1972 karena Golkar dinilai curang hingga demonstrasi besar untuk memprotes kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka hingga peristiwa Malari 15 Januari 1974. Seruan "Turunkan Suharto!" pertama kali terdengar pada 1977. Saat itu, aksi mahasiswa tidak lagi berporos di Jakarta, namun meluas hingga kampus-kampus di Bandung dan Surabaya. Berbagai aksi ini selalu berhasil digagalkan hingga 1998. Gerakan mahasiswa pada 1998 menuntut reformasi dan dihapuskannya KKN korupsi, kolusi dan nepotisme. Lewat pendudukan gedung DPR/MPR, ribuan mahasiswa memaksa Presiden Soeharto melepaskan jabatannya. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Gerakanmassa yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan menuntut Presiden Soeharto lengser dari jabatannya terjadi pada periode . Orde Baru. Pembahasan: Orde Baru adalah masa pemerintahan Presiden Suharto, yang berlangsung dari tahun 1966 sejak keluarnya Supersemar (Surat Pemerintah Sebelas Maret) hingga turunnya presiden Suharto pada

Orde Barujadikan yang terbaik ya JawabanGerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan menuntut Presiden Soeharto lengser dari jabatan nya terjadi pada periode Orde baruSemoga membantuMaaf ya kalau salah Gerakanmassa yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan menuntut presiden soeharto lengser dari jabatannya terjadi pada periode - 20309675 05.12.2018 PPKn Sekolah Menengah Pertama terjawab Gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan menuntut presiden E. Order baru 1 Lihat jawaban Iklan Iklan mitslhytazjauna14 Abstrak Kemunculan gerakan mahasiswa 1974 menandai berakhirnya masa bulan madu antara militer dengan mahasiswa pasca gerakan mahasiswa 1966, tuntutan utama gerakan mahasiwa 1974 mengkritik kebijakan pembangunan Orde Baru yang di nilai tergantung bantuan modal dan investasi asing. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free e – ISSN 2528 - 2069 JURNAL POLITIKOM INDONESIANA, JULI 2016 GERAKAN SOSIAL DI INDONESIA STUDI KASUS GERAKAN MAHASISWA TAHUN 1974 Gili Argenti, Abstrak Kemunculan gerakan mahasiswa 1974 menandai berakhirnya masa bulan madu antara militer dengan mahasiswa pasca gerakan mahasiswa 1966, tuntutan utama gerakan mahasiwa 1974 mengkritik kebijakan pembangunan Orde Baru yang di nilai tergantung bantuan modal dan investasi asing. A. Pendahuluan Menurut Adi Suryadi Culla,sejarah telah membuktikan bahwa mahasiswa senantiasa berdiri pada garda terdepan dalam setiap perubahan sejarah yang terjadi di Indonesia, bahkan karena peran kesejarahannya tersebut mahasiswa diperibahasakan sebagai generasi patah tumbuh hilang berganti, tentunya kita tidak akan pernah lupa bagaimana peranan Budi Utomo-sebuah perkumpulan mahasiswa sekolah STOVIA-mempelopori perjuangan merebut kemerdekaan melalui jalur organisasi pada tahun 1908, kepeloporannya ini dicatat sebagai pionir serta menjadi titik awal pergantian strategi perjuangan kemerdekaan, dari bentuk tradisional perlawanan fisik beralih ke bentuk pergerakan organisasi modern. Begitupun ditahun 1920-an, kembali mahasiswa dan pemuda mengukir sejarahnya dengan mendeklarasikan satu kesatuan dalam bingkai keindonesiaan, para pemuda yang tersebar dalam berbagai organisasi kedaerahan, membulatkan tekad dalam ikrar sumpah pemuda 28 Oktober 1928 meruntuhkan sekat-sekat primordial mengikat diri menjadi satu kesatuan, yaitu satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Begitu juga dengan peristiwa deklarasi kemerdekaan Indonesia ditahun 1945, tidak lepas dari campur tangan para pemuda dan mahasiswa yang memiliki watak radikal, mendesak Soekarno dan Mohammad Hatta untuk secepatnya memproklamirkan kemerdekaan Indonesia setelah kekalahan Jepang dari tentara sekutu. Pasca kemerdekaan peran pemuda dan mahasiswa tidak surut, golongan kelas menengah Indonesia ini, senantiasa hadir memenuhi panggilan zamannya, salah satu peran sosial politik mahasiswa yang menonjol pasca kemerdekaan adalah dengan lahirnya generasi mahasiswa angkatan 1966. Menurut Khatimi Bahri, gerakan mahasiswa 1966 dianggap sebagai agen perubahan sosial dalam sejarah gerakan mahasiswa Indonesia. Ia dianggap mampu mengartikulasi secara tepat apa yang menjadi kegelisahan dan tuntutan rakyat ketika itu, melalui Tritura Tiga Tuntutan Rakyat mahasiswa mendapat dukungan luas masyarakat untuk menggerakan perubahan yang berujung dengan kejatuhan penguasa Orde Lama. Adi Suryadi Culla, Patah Tumbuh Hilang Berganti Sketsa Pergolakan Mahasiswa Dalam Politik dan Sejarah Indonesia 1980-1998. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 1999. Hal 18-32. Khatimi Bahri, Fase-Fase Gerakan Mahasiswa dalam Fahruz Zaman Fadhly editor, Mahasiswa Menggugat Potret Gerakan Mahasiswa Indonesia 19998. Bandung Pustaka Hidayah, 1999. Hal 56. e – ISSN 2528 - 2069 JURNAL POLITIKOM INDONESIANA, JULI 2016 Pasca peristiwa 1966, untuk jangka waktu yang cukup lama gerakan mahasiswa tidak menunjukan gaungnya, antara lain karena pemikiran untuk kembali ke kampus, disamping memberikan kesempatan kepada penguasa Orde Baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto untuk merealisasikan komitmen pembaharuan politik yang dicita-citakan oleh seluruh elemen kekuataan perjuangan angkatan 1966. Kelahiran Orde Baru tidak lepas dari peran generasi mahasiswa 1966 yang sepenuhnya didukung oleh kalangan militer, khususnya dari Angkatan Darat AD. Militer saat itu menjadi kekuataan yang menyokong setiap aksi demontrasi mahasiswa ketika menuntut Tritura, aliansi strategis antara keduanya kemudian mampu menggusur Presiden Soekarno dari singgasana kekuasaanya, untuk kemudian mengangkat Soeharto dengan pemerintahan barunya. Menurut Eep Saefulloh Fattah,konsolidasi awal pemerintahaan Orde Baru menjadi masa bulan madu antara militer dengan mahasiswa, dalam masa tersebut tumbuh harapan besar ditengah mahasiswa bahwa penguasa baru ini akan bersikap akomodatif dan responsif dibandingkan penguasa sebelumnya Orde Lama. Tetapi masa bulan madu itu kemudian dengan cepat berubah memasuki tahun 1970-an, terutama semenjak tahun 1971. Pada masa itu, mulai bertumbuhan komunitas-komunitas kritis ditengah mahasiswa, sehingga mengakibatkan mulai terbentuk jarak antara kepentingan perubahan yang dicita-citakan mahasiswa dengan kepentingan yang dimiliki oleh negara dalam meletakan dasar-dasar modernisasi pembangunan secara cepat. Kekecewaan mahasiswa terhadap kebijakan pembangunan yang ditempuh pemerintah Orde Baru ditunjukan dengan menggelar berbagai aksi demonstrasi di berbagai kampus, klimaks aksi demontrasi terjadi pada 15 Januari 1974 yang dimotori oleh Dewan Mahasiswa DM UI, ketika kedatangan Perdana Menteri PM Tanaka, mahasiswa menggelar demonstrasi besar-besaran yang berujung aksi huru-hara yang membakar kota Jakarta. Perlawanan mahasiswa mencapai puncaknya pada peristiwa malari. Menurut Hariman Siregar, gerakan mahasiswa angkatan 1974 yang berujung huru-hara tersebut, berangkat dari keperihatinan akan situasi kehidupan berbangsa bernegara saat itu, sehingga mahasiswa memutuskan untuk bergerak mengingatkan pemerintah atas strategi kebijakan pembangunan yang diambil. ada beberapa alasan mengapa mahasiswa Indonesia memutuskan untuk bangkit melawan 1 strategi pembangunan Orde Baru mengakibatkan hanya segelintir orang saja yang dapat menikmati hasil pembangunan, mereka paling-paling terdiri dari elit militer, elit birokrasi sipil, pengusaha dan komperador asing, 2 atas nama stabilitas, represi politik di dalam negeri meningkat, hak-hak sipil dan politik warga negara terabaikan, akibatnya semakin sulit bagi rakyat secara politik memperjuangkan hak-haknya, dan 3 ketergantungan pada pihak asing semakin meningkat, negara-negara donor dan lembaga-lembaga keuangan internasional dapat dengan mudah memaksakan Eep Saefulloh Fattah, Konflik, Manipulasi dan Kebangkrutan Orde Baru Manajemen Konflik Malari, Petisi 50 dan Tanjung Priok. Jakarta Burung Merak Press, 2010. Hal 116-117. e – ISSN 2528 - 2069 JURNAL POLITIKOM INDONESIANA, JULI 2016 kehendaknya, seperti terlihat dalam tender proyek telekomunikasi dan beberapa paket deregulasi yang disodorkan Bank narasi singkat diatas tentang pergerakan mahasiswa angkatan 1974, menurut penulis kemunculan mereka menjadi suatu yang menarik dan dapat dijadikan sebagai objek penelitian. Selain kemunculannya di awal-awal konsolidasi rezim Orde Baru, mereka juga tidak didukung oleh militer seperti angkatan 1966. Kemunculan mereka dalam pentas politik nasional menjadikan gerakan mereka sangat fenomenal, disaat seharusnya terjadi bulan madu antara militer dengan mahasiswa pasca keberhasilan mereka meruntuhkan pemerintahan Orde Lama. Studi ini diharapkan akan menjawab asal mula munculnya gerakan mahasiswa 1974, melalui penelitian ini juga penulis ingin mengetahui anatomi gerakannya baik dari isu, ideologi, pola gerakan dan aktor, serta seberapa besar dampak gerakan mereka terhadap arah kebijakan Orde Baru. B. Perumusan Penelitian. Berdasarkan latar belakang diatas, ada dua pertanyaan pokok yang menjadi fokus dalam penelitian ini 1. Bagaimana anatomi gerakan mahasiswa isu, ideologi, pola gerakan dan aktor tahun 1974? 2. Bagaimana dampak dari gerakan mahasiswa tahun 1974 terhadap kebijakan politik Orde Baru? C. Tujuan Penelitian. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk 1. Menjelaskan anatomi gerakan mahasiswa isu, ideologi, pola gerakan dan aktor tahun 1974. 2. Mengetahui dampak gerakan mahasiswa tahun 1974 terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru. D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat akademis, penelitian tentang gerakan mahasiswa di Indonesia diharapkan akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan teori gerakan sosial dan teori analisa sistem politik di negara Dunia Ketiga. 2. Manfaat praktis, penelitian ini menjadi referensi utama bagi gerakan mahasiswa pasca reformasi bagaimana membangun format gerakan dan merumuskan isu-isu strategis. E. Metodelogi Penelitian. 1. Jenis Penelitian. Penulis menggunakan metode deskriptif-kualitatif dalam penelitian ini, sebuah metode menganalisis data ditunjukan atau disajikan bukan dalam bentuk statistik, tetapi berupa menggambarkan atau menarasikan suatu fenomena politik yang terjadi. 2. Jenis Data. Data primer, yaitu data yang tersusun dalam bentuk langsung seperti wawancara dari para pelaku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang Amir Husain Daulay dan Imran Hasibuan editor, Hariman dan Malari Gelombang Aksi Mahasiswa Menentang Modal Asing. Jakarta Q. Communication, 2011. Hal 386. e – ISSN 2528 - 2069 JURNAL POLITIKOM INDONESIANA, JULI 2016 diteliti. Sedangkan data sekunder, yaitu data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Seperti buku, koran, artikel dan Teknik Pengolahan Data. Untuk proses mengolah data yang diperoleh, penulis menggunakan beberapa tahapan. Pertama, tahapan dalam pengumpulan data baik itu tertulis maupun lisan wawancara yang relevan dengan data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian. Kedua, menguji dan menganalisa data secara kritis. Ketiga, menghubungkan peristiwa yang satu dengan peristiwa lain sehingga menjadi satu rangkaian politik yang utuh. F. Kerangka Teori a Presfektif Teori Gerakan Sosial. Menurut Rajendra Singh, gerakan sosial ialah 1 Mengekspresikan usaha-usaha kolektif untuk menuntut kesetaraan dan keadilan sosial. 2 Memobilisasi anggota-anggota masyarakat untuk berusaha menyuarakan keluhan melawan pihak musuh entah itu negara, institusi atau bagian lain masyarakat. Kemudian Robert Miesel menyebutkan beberapa ciri karakteristik gerakan sosial 1 Gerakan sosial dimengerti dalam hubunganya dengan organisasi dan perilaku organisatoris. 2 Gerakan sosial menggunakan cara-cara yang rasional dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. 3 Aktivitas utama dari gerakan sosial adalah memobilisasi berbagai macam konstituensi dengan berbagai cara untuk memperoleh sumber-sumber daya yang dibutuhkan, 4 Bentuk organisasi dan strategi-strategi penggalangan sumber daya dari sebuah gerakan sosial dengan bentuk-bentuk tindakan yang terlembagakan dan 5 Fenomena perilaku kolektif demonstrasi sangat berhubungan dengan gerakan sosial, karena merupakan unsur bagian dari strategi yang digunakan dalam sebuah Aktor Gerakan Sosial. Para anggota aktor kelompok gerakan sosial diidentifikasikan sebagai orang-orang yang tidak puas dan kecewa, yaitu mereka yang tersingkir dalam kehidupan kelompok marginal ditengah masyarakat, hingga kelompok minoritas yang tertekan. Selain itu orang-orang yang terlibat dalam gerakan sosial sendiri selalu memiliki pertimbangan-pertimbangan yang bisa diterima oleh akal sehat, jadi dapat disimpulkan bahwa sebuah gerakan sosial akan senantiasa melibatkan individu atau sekelompok orang yang terorganisir secara baik dan rapih, untuk melakukan sebua perubahan yang menyentuh dimensi moral, sosial, politik maupun ekonomi. Suharsono, Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta Bentang Budaya, 1996 Hal 45Hal 46. Ibid Hal 57 . Rajendra Singh, Gerakan Sosial Baru. Yogyakrta Resit Book, 2010. Robert Mirsel, Teori Pergerakan Sosial. Yogyakarta Resist Book, 2004. Hal 56-58. Muhammad Umar Syadat Hasibuan, Revolusi Politik Kaum Muda. Jakarta Yayasan Obor Indonesia, 2008. e – ISSN 2528 - 2069 JURNAL POLITIKOM INDONESIANA, JULI 2016 Menurut Aswab Mahasin,dengan mengutip Eric Wolf, Barrington Moore dan Landsberger, menengarai bahwa gerakan sosial lebih banyak diprakasasi oleh golongan menengah, lebih jauh ia mengatakan gerakan sosial yang digerakan oleh masa kelas bawah hanya sebagai mitos. Golongan kelas menengah bisa berupa kelompok studi, perkumpulan mahasiswa, kelompok kohesif, komunitas pedagang dan kaum buruh perkotaan. c Jenis Gerakan Sosial. Dalam studinya David F Aberle seperti yang dikutip oleh Damsar,menjelaskan, bahwa gerakan sosial bersifat reformatif, yakni gerakan untuk mentrasformasikan tatanan sosial itu sendiri, para anggotanya memiliki kehendak mengubah tatanan sosial masyarakat menjadi tatanan yang lebih baik menurut versi mereka. Menurut Suharko jenis-jenis gerakan sosial diantaranya 1 gerakan protes, gerakan yang bertujuan mengubah atau menentang sejumlah kondisi sosial yang ada. Ini adalah jenis yang paling umum dari gerakan sosial di sebagian besar negara industri. 2 Kedua, gerakan regresif, gerakan yang bertujuan membalikkan perubahan sosial atau menentang sebuah gerakan protes. Dan 3 gerakan religius, gerakan sosial yang berkaitan dengan isu-isu spiritual atau hal-hal yang gaib supernatural, yang menentang atau mengusulkan alternatif terhadap beberapa aspek dari agama atau tatanan kultural yang Ideologi dan Tema Gerakan Sosial. Menurut Bagus Takwin, dalam konteks gerakan sosial, ideologi seringkali digunakan sebagai dasar bagi usaha pembebasan manusia, Ideologi memberi arah bagi gerakan, serta menjadi keyakinan bagi kelompok tersebut. Ideologi berasal dari bahasa latin yang terdiri atas dua kata, yakni ideo artinya pemikiran ; logis artika logika, ilmu pengetahuan. Jadi dapat didefinisikan ideologi adalah ilmu mengenai keyakinan atau cita-cita. Ideologi menciptakan pemikiran dan semangat hidup diantara manusia terutama kaum muda, khususnya diantara cendikiawan atau intelektual dalam suatu masyarakat, dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ideologi merupakan rumusan alam pikiran yang terdapat diberbagai subjek atau kelompok masyarakat yang ada, dijadikan dasar untuk direalisasikannya. Dengan demikian, ideologi tidak hanya dimiliki oleh negara, dapat juga berupa keyakinan yang dimiliki oleh suatu organisasi dalam negara, seperti partai politik atau asosiasi politik. Ciri suatu ideologi adalah cita-cita yang dalam dan luas, bersifat jangka panjang, bahkan diyakini bersifat universal. Ideologi dirasakan menjadi milik yang mengikat suatu kelompok manusia dalam membenarkan atau mempertahankan perbuatan kelompoknya. Aswab Mahasin dan Ismed Natrsir, Cendikiawan dan Politik. Jakarta LP3ES, 1983. Damsar, Pengantar Sosiologi Politik edisi revisi Jakarta Kencana, 2010 Hal 133-135. Suharko, Gerakan Sosial Baru di Indonesia dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 10, Nomor 1, Juli 2006. Bagus Takwin, Akar-Akar Ideologi. Yogyakarta Jalasutra, 2009 Hal 5. Firdaus Syam, Pemikiran Politik Barat Sejarah, Filsafat, Ideologi dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Ke Tiga Jakarta PT. Bumi Aksara, 2010. Ibid Hal 238. e – ISSN 2528 - 2069 JURNAL POLITIKOM INDONESIANA, JULI 2016 e Analisa Sistem Politik. Menurut Easton sistem politik haruslah mempunyai kemampuan untuk merespon tuntutan-tuntutan dari anggota masyarakat atau warga negaranya dan oleh karena itu dapat menyesuaikan diri terhadap kondisi-kondisi yang mengharuskanya berfungsi, disini Easton menjelaskan bahwa sebuah sistem politik itu terdiri dari sebuah sistem interaksi di dalam suatu masyarakat antara institusi sosial di dalamnya, sehingga dari adanya interaksi tersebut menyebabkan ia dituntut untuk bisa adaptasi terhadap Awal Pemerintahaan Orde Baru 1. Kondisi Ekonomi Tentunya gerakan mahasiswa tahun 1974, tidak dimuncul dalam ruang yang kosong, ada rangkaian peristiwa politik, sosial dan ekonomi yang menjadi latar belakang kemunculan kembali gerakan kelas menengah ini, setelah sebelumnya untuk waktu yang lama mahasiswa tidak menunjukan gaungnya pasca peristiwa 1966. Di bawah ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang seting sosial, politik dan ekonomi yang melatari kemunculan kembali gerakan mahasiswa 1974. Tahun 1966 merupakan masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru, proses transisi ini ditandai dengan terjadinya pergeseran pusat perhatian utama pemerintah yang awalnya terfokus dari masalah pembangunan politik ke masalah pembangunan ekonomi, pemerintahan baru dibawah Presiden Soeharto menyadari pelaksanaan pembangunan ekonomi akan terlaksana, apabila ditunjang oleh adanya kemapanan stabilitas sosial politik. Perhatian serius untuk menata kembali sistem politik Indonesia di masa Orde Baru sepenuhnya diciptakan untuk menunjang kegiatan pembangunan ekonomi, proses penataan ini semakin mendesak dilakukan, karena perioritas kebijakan pemerintah Indonesia ketika itu berorientasi pada bidang pembangunan, dimana proses tersebut harus mengintegralkan diri dalam sistem ekonomi internasional yang bercorak satu kebijakan pemerintah Orde Baru yang bercorak kapitalis, yaitu membuka masuknya investasi dan bantuan modal asing. Kebijakan investasi asing satu diantaranya dengan cara mengeksploitasi Sumber Daya Alam SDA, pemerintah Orde Baru mengupayakan pemanfaatan hutan-hutan tropis di luar Jawa dan pemanfaatan sumber daya tambang serta minyak bumi kepada pihak swasta. Untuk menunjang kebijakan investasi tersebut, pemerintah menerbitkan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing PMA, undang-undang ini merupakan upaya pemerintah untuk menarik investasi asing masuk ke Indonesia, khususnya untuk mengeksploitasi sumber daya tambang. Pokok-pokok terpenting dari undang-undang baru tersebut diantaranya 1 Jaminan bahwa tidak akan ada nasionalisasi aset perusahaan asing, namun bila itu terjadi akan ada kompensasi yang memadai, 2 Jangka waktu operasi perusahaan asing adalah 30 tahun dan dapat diperpanjang, 3 Pembebasan bea masuk serta pajak untuk periode tertentu dan 4 Jaminan bahwa perusahaan asing dapat memilih sendiri manajemen dan pekerja teknis mereka serta Mohtar Mas’oed dan Colin MacAndrews, Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta Gadjah Mada University Press, 2008 Hal 29. Ganewati Wuryandari editor, Politik Luar Negeri Indonesia Ditengah Pusaran Politik Domestik. Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2008 Hal 113. e – ISSN 2528 - 2069 JURNAL POLITIKOM INDONESIANA, JULI 2016 dapat pula membawa pulang keuntungan atau modal mereka dengan leluasa ke negara menurut Rizal Mallarangeng, dengan keluarnya UU PMA tentang Penanaman Modal Asing, pemerintahan Orde Baru telah menempatkan kalangan pengusaha-sekalipun berasal dari luar negeri-tidak lagi dianggap sebagai musuh besar atau kaki tangan imperialisme, tidak seperti kebijakan Orde Lama yang anti modal asing, bahkan pernah melakukan nasionalisasi aset-aset asing pada awal tahun 1960-an, sebaliknya di bawah Orde Baru, para pengusaha asing dipandang sebagai prasyarat yang dibutuhkan untuk membangun perekonomian Indonesia. Bahkan, pemerintah Orde Baru memberikan kompensasi berupa kemudahan untuk menarik para investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, dengan membebaskan para investor untuk menulis kontrak perjanjiannya sendiri, sebagaimana dinyatakan oleh Sadli,“Ketika kita mulai mencoba menarik investasi asing tahun 1967, semua jenis investasi dan siapapun investornya dapat diterima..kita membutuhkan daftar nama dan mata uang dollar untuk jenis investasi yang diinginkan, untuk memberikan kepercayaan kepada peraturan kita. Perusahaan pertambangan yang pertama benar-benar menulis sendiri kontraknya, disebabkan ketiadaan konsep mengenai kontrak pertambangan, kita menerima konsep kontrak yang dibuat oleh perusahaan tersebut sebagai dasar negoisasi dan hanya akal sehat dan hasrat untuk memohon kontrak pertama adalah pedoman kita.” Dalam konteks sejarah perekonomian Indonesia, UU PMA ini di nilai sangat liberal, suatu pengjungkirbalikan terhadap peraturan investasi sebelumnya masa Orde Lama, yang memungkinkan pemerintah mengambil-alih modal asing demi kepentingan nasional. Menurut Kurtubi, penguasaan hasil tambang dan mineral oleh perusahaan-perusahaan asing, terutama Amerika Serikat, dimulai dengan keluarnya UU No. 1 Tahun 1967, UU ini memberikan ruang seluas-luasnya bagi perusahaan asing menguasai kekayaan bumi Indonesia, bahkan menurutnya kepemilikannya bisa mencapai 100%, UU No. 1 Tahun 1967 tersebut kemudian melahirkan UU No. 11 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan. Dalam UU ini, yang paling merugikan kepentingan Indonesia adalah mengenai ketentuan Kontrak Karya KK antara pemerintah dengan investor dimana pemerintah tidak dapat begitu saja mengubah perjanjian, misalnya dalam masalah royalti, tanpa persetujuan pihak investor. 2. Korupsi dan Politik Pembangunan. Pada tahun 1970-an media-media Indonesia gencar memberitakan kasus-kasus korupsi, saat itu kasus yang paling di sorot adalah korupsi seputar Pertamina dan Bulog, tetapi sebenarnya isu korupsi sudah merata dan meluas di berbagai instansi pemerintahan yang lain. Beberapa kasus korupsi diantaranya korupsi yang Heru Cahyono, Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 1974. Jakarta Pustaka Sinar Harapan, 1998 Hal 145-146. Rizal Mallarangeng, Mendobrak Sentralisme Ekonomi Indonesia 1986-1992. Jakarta KPG, 2002 Hal 49. Ibid Hal 49. Kekayaan Tambang Dibodohi Oleh Bangsa Sendiri Harian Kompas, Tanggal 2 November 2012. e – ISSN 2528 - 2069 JURNAL POLITIKOM INDONESIANA, JULI 2016 terjadi di Departemen Agama, korupsi di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang melibatkan CV Haruman, korupsi di Departemen Perhubungan dalam pengadaan kebutuhan perusahaan kereta api, korupsi di Direktorat Bea dan Cukai, korupsi di Departemen Pertanian dan Kehutanan dan kasus-kasus korupsi diberbagai Departemen lainnya, selain itu marak juga berbagai macam penyelewengan dan gaya hidup tidak wajar dari para pejabat tinggi dari level Menteri sampai Bupati, bahkan di Telkom, salah seorang pejabatnya mendepositokan uang perusahaan atas nama pribadi sebesar Rp. 250 juta dan menikmati sendiri bungannya tiap bulan. Selain maraknya budaya korupsi, terhadap juga pemborosan anggaran negara yang digunakan untuk proyek-proyek ekslusif yang dinilai tidak mendesak dalam pembangunan, misalnya protes terhadap proyek pembangunan Taman Mini Indonesia Indah TMII, proyek swasta yang menghimpun dana sekitar 2,5 juta dollar TMII merupakan usulan Ibu Tien Soeharto untuk membangun sebuah kompleks hiburan, rekreasi dan kebudayaan yang mirip dengan Disneyland di Amerika Serikat atau Thai-in-Miniature Land di Muangthai, gagasan Ibu Tien ini dilontarkan secara terbuka di depan forum pertemuan Gubernur se-Indonesia pada bulan Desember 1971, segera saja reaksi penolakan merebak di kalangan teknokrat, cendekiawan dan mahasiswa, karena gagasan tersebut di nilai kontra produktif, di tengah-tengah penderitaan masyarakat, terlebih sebelumnya Presiden Soeharto baru saja mengulang-ulang pernyataan untuk mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dan mengutamakan seluruh dana serta usaha untuk pembangunan Soemitro, rencana pembangunan TMII ini menimbulkan keresahan khususnya dikalangan teknokrat dan mahasiswa, gagasan Ibu Tie tersebut dianggap tidak tepat dan bertentangan dengan kepentingan negara mengingat biayanya yang terlampau mahal, serta tidak jelas cara memperoleh dananya. Proyek tersebut dianggap terlampau dini direncankan, sehingga tidak bedanya dengan proyek mercusuar zaman Nasakom, lebih lanjut menurut Soemitro para teknorat sempat mengirimkan tanda-tanda mereka akan berhenti menyusul pernyataan Ibu Tie, bahwa TMII sudah harus berdiri dengan megah di tahun 1975, terlebih-lebih terakhir diketahui, seluruh Gubernur diperintahkan Mendagri supaya membantu anggaran belanja negara untuk proyek pembangunan TMII dari alokasi anggaran daerah masing-masing. 3. Politik dan Demokrasi. Pemerintah Orde Baru di bawah Soeharto telah melakukan berbagai cara dalam bentuk rekayasa politik, untuk mempertahankan dan memapankan status quo dengan melakukan kooptasi kekuatan-kekuataan politik masyarakat, antara lain melalui perundang-undangan. Misalnya melalui undang-undang yang mengatur tentang pemilu, partai politik dan MPR/DRP/DPRD. Rum Aly, Menyilang Jalan Kekuasaan Militer Otoriter Gerakan Kritis Mahasiswa Bandung Di Panggung Politik Indonesia 1970-1974. Jakarta Penerbit Buku Kompas, 2004 Hal 204. Ibid Hal 81. Ibid Hal 166-167. Heru Cahyono, Ibid Hal 144. Ibid Hal 79. e – ISSN 2528 - 2069 JURNAL POLITIKOM INDONESIANA, JULI 2016 Undang-Undang Pemilu disahkan oleh DPR-GR di tahun 1969, perundang-undangan tersebut, secara subtansi berisi soal jumlah anggota parlemen yang berhak ditunjuk oleh Presiden sebanyak 100 orang dari 460 anggota DPR, dan peserta pemilu tahun 1971 hanya boleh diikuti oleh partai-partai politik yang sudah point terakhir banyak mengundang kekecewaan dari kalangan Islam dan mantan eks-PSI, karena pemerintah Orde Baru menolak melakukan rehabilitasi terhadap Masyumi dan PSI, padahal kelahiran Orde Baru tidak lepas dari keterlibatan dua kelompok ini sebagai kekuataan oposisi yang mampu memobilisasi pemuda dan mahasiswa turun kejalan saat meruntuhkan kekuasaan Soekarno. Alasan pemerintah Orde Baru menolak rehabilitasi, karena dua partai politik ini dianggap terlibat secara aktif dalam pemberontakan PRRI/Permesta. Pada bulan Febuari 1970 pemerintah mengumumkan bahwa semua pegawai pemerintahan harus setia pada pemerintah Orde Baru, mereka tidak diizinkan bergabung dengan partai politik lain kecuali Golkar, bahkan para perwira militer dan pejabat-pejabat pemerintahan diturunkan ke desa-desa melakukan intimidasi, untuk menarik suara memenangkan Golkar pada pemilu 1971. Pada tahun yang sama, Mentri Dalam Negeri Amir Machmud, memutuskan bahwa departemennya akan menjadi tulang punggung kemenangan Golkar, serta menyampaikan bahwa semua pegawai dibawah lingkungannya, apabila ketahuan aktif di salah satu partai politik akan mengalami hambatan dalam kenaikan jabatan. Pemerintah juga mengeluarkan larangan-larangan dalam kampanye yang sebenarnya sangat membatasi kebebasan partai politik selain Golkar dalam melakukan kegiatan politiknya. Larangan tersebut dijelaskan oleh laksamana Sudomo menjelang kampanye, larangan-larangan tersebut antara lain “Dilarang memperdebatkan dasar-dasar Pancasila dan UUD 1945, memfitnah, menghina atau menunjukan rasa tidak hormat kepada pemerintah atau pejabat pemerintah, individu, kelompok, organisasi atau negara asing, atau melakukan tindakan/kegiatan yang bertentangan dengan etika/aturan moral yang berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila”Sedangkan empat larangan Sodomo lainnya yaitu, dilarang melakukan intimidasi lawan politik, dilarang mencederai kewibawaan pemerintah dan para pejabatnya, dilarang merusak persatuan nasional serta dilarang mengkritik kebijakan pemerintah. Otomatis pembatasan ini meniadakan segala diskusi masalah subtansial dan memberikan jalan kepada pemerintah untuk melakukan segala pembersihan, larangan ini juga menjadi jalan untuk mengambil langkah terhadap apa saja yang dianggap mengancam “keberhasilan” pemilihan umum. Francois Raillon, Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974. Jakarta LP3ES, 1984 Hal 76. Jopie Lasut, Malari Kesaksian Seorang Jurnalis Anti Orde Baru Melawan Soeharto dan Barisan Jendral Orde Baui. Jakarta Yayasan Penghayat Keadilan, 2011 Hal 21-22. Harold Crouch, Militer Dan Politik Di Indonesia. Jakarta Penerbit Sinar Harapan, 1986 Hal 299-230 David Jenkins, Soeharto dan Barisan Jendral ORBA Rezim Militer Indonesia 1975-1983. Jakarta Komunitas Bambu, 2010 Hal 53. Ibid Hal 53. e – ISSN 2528 - 2069 JURNAL POLITIKOM INDONESIANA, JULI 2016 Kebijakan kooptasi memenangkan Golkar tersebut, memunculkan sikap ketidakpercayaan dari kalangan masyarakat terhadap pemerintah. Pada tanggal 28 Mei 1971 menjelang pelaksanaan Pemilu pertama Orde Baru, dideklarasikan gerakan Golput Golongan Putih, gerakan ini menurut para penggagasnya diakui bukan sebuah organisasi, melainkan sebuah identifikasi bagi mereka yang tidak puas dengan keadaan. Ketidakpuasaan terutama menyangkut diinjak-injaknya demokrasi baik oleh partai politik maupun oleh Golongan Karya. Partai politik dianggap menginjak-nginjak demokrasi karena membuat dan menyepakati UU Pemilu yang tidak demokratis, sementara Golkar dianggap melakukan penginjak-injakan terhadap demokrasi karena berusaha memenangkan pemilu dengan menggunakan aparat pemerintah militer dan sipil serta memakai cara-cara diluar batas aturan permainan dalam ukuran masyarakat penggagas Golput sendiri mengakui gerakan mereka sebagai gerakan kultural dan bukan gerakan politik atau pengelompokan politik, namun pada praktiknya, golput mau tidak mau harus diidentifikasi sebagai sebuah pengelompokan dan gerakan politik yang bersikap kritis terhadap kinerja negara dan kebijakaanya. Golput pada hakikatnya merupakan gerakan protes terhadap rencana dan pelaksanaan Pemilu 1971 dengan tidak mengambil pilihan terhadap salah satu kontestan dari 10 kontestan yang mengikuti Pemilu tersebut. Arief Budiman menyatakan alasan dan tujuan Golput sebagai berikut “Dikalangan luas orang-orang muda di Indonesia sudah sejak lama terjadi ketidakpuasaan, terutama sejak akhir tahun 1969 dengan diundangkannya UU Pemilu yang tidak demokratis, yang sebenarnya dipaksakan oleh partai politik. UU tersebut antara lain telah mematikan tampilnya kekuatan-kekuatan politik baru dalam Pemilu, selain partai-partai yang sudah ada dan Golkar. Melalui UU itu, ternyata orang-orang partai yang sudah sejak dulu gagal membangun negeri ini kemudian hanya mengambil enaknya saja meninggalkan generasi muda dalam rezim Orde Lama, dengan mengambil posisi masing-masing, kemudian muncul Golkar yang ternyata sangat mengecewakan orang muda dan masyarakat pada umumnya, dimana dibuktikan dalam kampanyenya akhir-akhir ini yang telah menginjak-nginjak hak-hak asasi dan demokrasi rakyat. ABRI ternyata tidak netral, terang-terangan memihak Golkar, sehingga ABRI yang sebenarnya diperlukan sebagai wasit dalam Pemilu telah mengecewakan rakyat”Diantara eksponen gerakan Golput adalah Imam Waluyo, Arief Budiman, Marsilam Simanjuntak, Adnan Buyung Nasution, Sumail, Husin Umar, Julius Usman, Asmara Nababan dan Jusuf AR. Terlepas dari keberadaanya yang mengundang pro dan kontra, Golput sebagai sebuah gerakan protes, kemudian meluas melalui berbagai aktifitas politik seperti penyebaran pamflet, diskusi serta aksi turun ke Anatomi Gerakan Mahasiswa 1974. Keberhasilan gerakan mahasiswa 1966 melakukan transformasi politik dari rezim Orde Lama ke Orde Baru, tentunya selain didukung oleh pihak militer Eep Saefulloh Fatah, Konflik, Manipulasi dan Kebangkrutan Orde Baru Manajemen Konflik Malari, Petisi 50 dan Tanjung Priok. Jakarta Burung Merak Press, 2010. Hal 146. Ibid Hal 147 Ibid Hal 148 e – ISSN 2528 - 2069 JURNAL POLITIKOM INDONESIANA, JULI 2016 khususnya dari Angkatan Darat AD, juga karena solidaritas perjuangan yang mereka bangun antar lembaga kemahasiswaan melalui pembentukan satu kesatuan aksi, yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia KAMI. KAMI di bentuk pada 25 Oktober 1965 sebagai wadah integrasi kekuatan mahasiswa untuk melancarkan perlawanan terhadap PKI, kesatuan aksi ini menghimpun sejumlah organisasi ekstra kampus seperti Himpunan Mahasiswa Islam HMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII, GMKI, Sekretariat Bersama Organisasi Mahasiswa Lokal SOMAL, Mahasiswa Pancasila Mapancas dan Ikatan Pers Mahasiswa IPMI.Puncak perlawanan gerakan mahasiswa 1966 ditandai dengan berakhirnya kekuasaan Soekarno. Dengan runtuhnya Orde Lama serta naiknya Soeharto sebagai presiden menandai pembentukan pemerintahan Orde Baru pada tahun 1966. Menurut Adi Suryadi Culla,peristiwa itu merupakan sebuah pencapaian paling bersejarah gerakan mahasiswa-termasuk KAMI di dalamnya-setelah 26 tahun pasca kemerdekaan. Keberhasilan dalam melakukan perubahan sistem politik ini, menegaskan bahwa mahasiswa mampu mengartikulasi keinginan dan harapan rakyat yang menginginkan perubahan. Pasca runtuhnya Orde Lama gerakan mahasiswa 1966 dihadapkan pada dua pilihan menjadi kekuataan moral atau politik, kekuataan moral maksudnya mahasiswa hanya muncul sebagai aktor politik ketika krisis sedang mencapai puncaknya, tetapi ketika krisis sudah berlalu, mahasiswa kembali ke kampus menyelesaikan masa studinya, mereka tidak mengharapkan imbalan, apalagi posisi sebagai pejabat dipemerintahan. Sedangkan kekuatan politik maksudnya setelah mahasiswa berhasil menggulingkan rezim otoriter, mereka ikut terlibat di dalam struktur-strukur kekuasaan, mereka bisa menjadi pejabat atau anggota parlemen, keikutsertaan dalam lingkaran kekuasaan dipandang lebih realistis dari pada perjuangan di luar pemerintahan. Pada bulan Januari 1967 ketika Soeharto mengesahkan pengumuman daftar anggota parlemen baru MPRS dan DPR-GR, ada empat belas nama aktifis mahasiswa yang termasuk di dalamnya, mereka duduk sebagai anggota parlemen mewakili kalangan mahasiswa. Kenyataan kemudian muncul, segera setelah penunjukan wakil-wakil mahasiswa untuk duduk di MPRS/DPR-GR, perselisihan antara anggota lembaga-lembaga ekstra kemahasiswaan yang terhimpun di KAMI mulai meletup, kepentingan-kepentingan yang berbenturan antara satu wakil dengan wakil yang lain merebak ke permukaan, para anggota legislatif dari mahasiswa ini tidak mampu bersatu sebagai sebuah kelompok di parlemen, masing-masing anggota merapat atau bergabung dengan partai politik, mengingat saat itu hampir semua organisasi mahasiswa ekstra kampus menjadi patron dari partai politik tertentu. Adi Suryadi Culla, Ibid Hal 48-49. Ibid Hal 63. John Maxwell, Soe Hok Gie Pergulatan Intelektual Muda Melawan Tirani. Jakarta Pustaka Utama Grafiti, 2001 Hal 299. Ibid Hal 297-298. Ibid Hal 301. e – ISSN 2528 - 2069 JURNAL POLITIKOM INDONESIANA, JULI 2016 Memasuki awal tahun 1969, beberapa organisasi ekstra kampus menyatakan diri keluar dari KAMI, mereka berpendapat KAMI sudah tidak bisa diharapkan lagi sebagai lembaga kemahasiswaan nasional dan tunggal. Sejalan dengan eksodus besar-besaran organisasi mahasiswa meninggalkan KAMI, beberapa organisasi intra kampus sedang menjalin komunikasi internsif antara satu dengan yang lainnya. Di Kota Bandung organisasi intra kampus membentuk Badan Kerja Sama Dewan Mahasiswa/Senat Mahasiswa BKS DM/SM yang menghimpun 16 perguruan tinggi. Bersamaan dengan berakhirnya eksistensi KAMI, perkembangan dunia kemahasiswaan menunjukan perkembangan baru, dimana pengaruh organisasi ekstra kampus mulai memudar dan berangsur-angsur kehilangan popularitas di kalangan mahasiswa generasi baru. Kemorosatan popularitas organisasi ekstra ini diperkuat oleh keputusan beberapa Dewan Mahasiswa, seperti antara lain di Universitas Padjadjaran, yang melarang adanya wadah-wadah kegiatan organisasi ekstra universitas di kampus mereka, mereka menganggap organisasi-organisasi ekstra tidak mampu menjaga kemurnian gerakan moral, terlalu banyak bermain politik mengejar posisi-posisi strategis di dalam struktur kekuasaan. Sikap radikal DM Unpad ditunjukan seiring dengan suksesnya Studi Grup Mahasiswa Indonesia, sebuah kelompok studi anti organisasi ektra kampus yang sebenarnya berafiliansi dengan Gemsos Partai Sosialis Indonesia, menempatkan kader-kadernya sebagai Ketua Dewan Mahasiswa hampir di seluruh perguruan tinggi di kota Bandung. Generasi mahasiswa awal tahun 1970-an ini memiliki sikap-sikap kritis sendiri yang berbeda dengan angkatan 1966, bahkan dapat diinterpretasikan, sebagai gerakan koreksi yang meluruskan kegagalan senior mereka. Selain itu, generasi ini dapat dikatakan tidak mempunyai ikatan emosional yang kuat dengan dengan militer, apalagi militer yang mereka lihat secara faktual, dalam sederetan fakta telanjang merupakan pelaku tindakan korupsi dan periode ini umumnya mahasiswa tidak tertarik dengan kegiatan-kegiatan organisasi ekstra, selain tidak begitu suka dengan kegiatan-kegiatan berbau politik praktis, para mahasiswa tidak bersedia menjalani masa perpeloncoan kedua kalinya, karena umumnya perpeloncoan di organisasi ekstra kampus lebih berat dari pada perpeloncoan ketika waktu pertama kali mereka menjadi generasi ini didukung oleh situasi kondisi yang memperkuat kegiatan mereka di dalam kampus, karena mulai tahun 1967 secara perlahan dan berangsur-angsur mahasiswa mulai disibukan dengan kegiatan perkuliahan yang semakin padat, pagi hingga petang hari. Sehingga tidak mengherankan untuk kegiataan ekstra kurikuler mereka lebih memilih kegiatan dilingkungan kampus. Inilah yang akan mendorong konsolidasi yang akhirnya memperkuat gerakan-gerakan mahasiswa intra kampus pada tahun-tahun berikutnya menggantikan peran organisasi ekstra universitas. Organisasi-organisasi intra kampus pada saat itu menjadikan diri sebagai Rum Aly Ibid Hal 72 Francois Raillon, Ibid Hal 79. Rum Aly Ibid Hal 73-74. Ibid Hal 74. e – ISSN 2528 - 2069 JURNAL POLITIKOM INDONESIANA, JULI 2016 organisasi yang independen terhadap pengaruh apapun dari luar kampus, mereka betul-betul menjaga identitas diri sebagai student ini lebih fokus pada gerakan perlawanan melalui cara-cara ekstra parlementer terhadap korupsi dan sikap anti demokrasi dari kalangan penguasa. Kemunculan gerakan independen atau anti ormas, sebenarnya sudah lama bergaung jauh-jauh hari di Universitas Indonesia UI, khususnya di fakultas sastra dan psikologi, bahkan kelahirannya bersamaan dengan kuatnya politik aliran pada masa Orde Lama. Kelompok ini melakukan penolakan atas kehadiraan organisasi ekstra, disebabkan organisasi-organisasi ekstra selalu memperebutkan posisi di Senat Mahasiswa SM yang merupakan organisasi intra kampus di tingkat fakultas. Setelah mereka menduduki posisi di SM, kelompok ekstra biasanya selalu memaksakan kehendak dan cara berpikir kepada para mahasiswa, terlebih pola pikir yang mereka tanamkan, berdasarkan pesanan sang sponsor, yaitu partai politik yang menjadi patronnya. Keterangan A. Dahana di bawah ini membenarkan bahwa fakultas sastra dan psikologi menjadi benteng terakhir gerakan pemurnian kampus dari organisasi ekstra di UI. “Setiap partai politik punya perwakilan baik di tingkat universitas maupun fakultas, bahkan sampai jurusan. Dinding-dinding Universitas Indonesia di Jalan Salemba IV dan fakultas lain rawamangun dipenuhi papan pengumuman organisasi mahasiswa yang berinduk di luar kampus, namun ditengah suasana yang begitu mencekam, ada dua fakultas yang tidak didominasi oleh organisasi ekstra. Itulah Fakultas Sastra dan Psikologi UI. Senat mahasiswa di kedua fakultas itu selalu bekerja sama mempertahankan indepedensi gerakan mahasiswa sebagai organisasi intra, kami selalu menyebut kedua fakultas itu sebagai pulau yang mampu bertahan”Dengan surutnya peran organisasi ekstra kampus, otomatis peran beralih kepada mahasiswa intra kampus dalam melancarkan gerakan-gerakan kritik terhadap kekuasaan, peran organisasi intra kampus yang paling menonjol tampak pada kampus-kampus di Bandung, terutama di tiga perguruan tinggi terkemuka yakni Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran dan Universitas Parahyangan, di motori oleh Dewan Mahasiswa, ketiga kampus ini tampil menjadi kekuatan politik baru pasca meredupnya John Maxwell, di Jakarta meskipun ormas-ormas ekstra senantiasa mempunyai peran dilembaga intra dibeberapa perguruan tinggi, di kampus UI terdapat tiga fakultas yang menolak kehadiran organisasi ekstra, yaitu sastra, psikologi dan kedokteran gigi. Ketiga fakultas ini sering di sebut sebagai kelompok mahasiswa independen, mereka menginginkan pembersihan terhadap kekuatan-kekuatan politik eksternal yang menggerogoti kehidupan kampus, mereka Ibid Hal 139. Rudi Badil, Luki Sutrisno Bekti, Nessy Luntungan editor. Soek Hok-Gie Sekali Lagi. Jakarta KPG, 2010 Hal 189-190. A. Dahana, Bung Sjahrir Yang Saya Kenal dalam Rudy Badil dan Masmimar Mangiang editor, Ciil Jakarta KPG, 2010 Hal 46. Rum Aly, Ibid Hal 46. John Maxwell Hal 303-305. e – ISSN 2528 - 2069 JURNAL POLITIKOM INDONESIANA, JULI 2016 menginginkan pemulihan kebebasan akademik sepenuhnya, karena mereka percaya kondisi semacam itu sangat penting, agar para mahasiswa dan intelektual mampu menyatakan pendapatnya secara terbuka, tanpa takut dikenai tuduhan tertentu. Pada tanggal 3 Juli 1968 di Jakarta para aktifis mahasiswa independen mendirikan kelompok diskusi yang diberi nama Grup Diskusi Universitas Indonesia GD-UI,kelompok diskusi ini selain bertahan cukup lama, peran mereka di nilai cukup penting dalam mewarnai perkembangan gerakan mahasiswa era tahun 1970-an. Grup Diskusi Universitas Indonesia GD-UI didirikan oleh berbagai kalangan dari latar belakang berbeda, mereka dipersatukan oleh pandangan, bahwa reputasi universitas sedang dipertaruhkan akibat ulah para pemimpin mahasiswa yang menempatkan kepentingan kelompok yang sempit. Kelompok ini berpandangan mengenai pentingnya melindungi dan memperkuat universitas, sebagai benteng kegiatan intelektual yang kuat dan independen, mereka menolak setiap upaya campur tangan pihak luar dalam persoalan mahasiswa dan universitas. Kelompok GD-UI ini merupakan tempat pertemuan intelektual, laboratorium gagasan, pemikiran tentang perubahan sosial dan persemaian ide-ide modernisasi. GD-UI memiliki anggota 100 orang, dengan membuka pendaftaran 30 orang setiap tahun, dalam perjalanannya kelompok ini sering dikait-kaitan dengan mantan eksponen Partai Sosialis Indonesia PSI. Menurut Juwono Sudarsono, ada dua alasan kenapa GD-UI dilihat oleh publik sebagai organisasi di bawah kendali PSI. Pertama, kesamaan nama antara Sjahrir, pendiri GD-UI dengan Sutan Sjahrir, pendiri PSI. Kedua, persamaan cara GD-UI dengan PSI dalam merekrut anggotanya, memberikan pilihan pada kualitas, bukan kuantitas anggota. Lebih jauh, banyak anggota GD-UI bukan berasal dari partai politik atau ormas tertentu, serta umumnya berasal dari keluarga-keluarga kaya dan mapan. Berbeda dengan pernyataan diatas, menurut Jopie Lasut, gerakan independen sangat identik dengan PSI, bahkan Francois Raillon, menjelaskan gerakan mahasiswa independen periode tahun 1970-an, khususnya di kota Bandung merasa terikat secara langsung ataupun tidak dengan PSI. Pengaruh PSI memang dirasakan sangat kuat, walaupun partai bentukan Sutan Sjahrir tersebut sudah lama dibubarkan oleh Soekarno, tidak lantas memberangus kiprah politik para kader-kadernya, banyak para anggotanya tetap menjadi pengkritik dan membangun jaringan perlawanan bawah tanah. Menurut Legge,setelah PSI dibubarkan oleh Soekarno, karena dinilai terlibat dalam pemberontakan PRI/Pemersta, kader-kader partai ini masih solid membangun jaringan dan komunikasi antara mereka. Eks-PSI ini sering bertukar pikiran tentang perkembangan politik mutahir, sehingga mengundang minat banyak anak muda untuk turut aktif dalam diskusi-diskusi mereka. Pada awal konsolidasi Francois Raillon, Ibid Hal 72. John Maxwell, Ibid Hal 306. Van Dijk, Pengadilan Hariman Siregar. Yogyakarta Teplok Press, 2000 Hal 12-14. Jopie Lasut, Ibid Hal 7 Francois Raillon, Ibid Hal 165. Legge, Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan Peranan Kelompok Sutan Sjahrir. Jakarta PT. Pustaka Utama Grafiti, 1993 e – ISSN 2528 - 2069 JURNAL POLITIKOM INDONESIANA, JULI 2016 rezim orde baru tahun 1966 ada upaya merehabilitasi kembali PSI, tapi akhirnya upaya politik itu tidak terlaksana, sehingga muncul pemikiran di kalangan eks-PSI untuk merintis gerakan baru yang tidak berdasarkan motif ideologis, tapi berlandaskan program yang riil, gerakan ini kemudian dikenal dengan independent group. Gerakan mahasisa 1974 tidak bisa dilepaskan dari sosok Hariman Siregar. Hariman Siregar lahir di Padang Sidempuan sebuah kota kecil di wilayah Tapanuli Selatan, Sumatra Utara pada tanggal 1 Mei 1950, ia dilahirkan sebagai anak keempat dari tujuh bersaudara, ia menjadi anak tengah pasangan Kalisati Siregar dan Anibarsah Hutagalung. Ayahnya yang berkerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Jawatan Perdagangan mengharuskan sang ayah berpindah-pindah tugas dari suatu daerah ke daerah lain. Hariman mulai belajar memahami persoalan-persoalan politik langsung dari kedua orang tuanya, kebetulan afiliansi politik orang tuannya adalah Partai Sosialis Indonesia PSI, bahkan ibunya aktif di Gerakan Wanita Sosialis, salah satu onderbouw PSI. “Sejak kecil gue sudah memperoleh stereotipe bahwa PSI itu baik, sementara PKI tidak beragama. Dan Presiden Soekarno runtuh oleh dirinya sendiri, saat itu, memang gue mendapat kesan keluarga kami anti-Soekarno, bahkan, di rumah kami tak ada gambar Soekarno satu pun, sebagaimana banyak terdapat di rumah-rumah orang Indonesia lainnya”Karena itu tidak mengherankan jika kemudian pergaulan politik Hariman setelah menjadi aktifis mahasiswa, umumnya berasal dari kalangan simpatisan PSI, bahkan mentor politiknya adalah Prof. DR. Sarbini Soemawinata salah satu tokoh PSI, yang kebetulan mertuanya sendiri, dengannya Hariman sering bertukar pikiran mengenai soal-soal ekonomi dan politik. Pertengahan tahun 1973, salah satu agenda penting mahasiswa UI adalah pemilihan Ketua Dewan Mahasiswa, Hariman Siregar berkeinginan maju sebagai salah satu kandidat. Menjadi Ketua Dewan Mahasiwa UI di masa itu, merupakan hal yang cukup sulit, karena dalam sejarahnya Ketua Dewan Mahasiswa UI harus memiliki basis organisasi mahasiswa ekstra kampus, seperti HMI, GMNI atau PMKRI. Akan halnya Hariman ia tidak terlibat dalam organisasi-organisasi tersebut, ia hanya aktif di GD-UI sebuah kelompok diskusi dengan anggota tidak lebih dari sekitar 200-300 orang. Saat pemilihan Ketua Dewan Mahasiswa UI, Hariman memperoleh kemenangan tipis dari Ismeth Abdullah dari HMI dengan selisih suara 26 24, tentu kemenangan Hariman ini mengejutkan kalangan mahasiswa UI, karena diatas kertas seharusnya kandidat dari HMI memenangkan pemilihan. Tidak lama setelah terpilih sebagai Ketua Dewan Mahasiswa UI, Hariman Siregar dilantik oleh Pejabat Rektor UI, Prof. Dr. R. Slamet Imam Santoso pada awal Agustus 1973, kurang dari sebulan setelah pelantikan, DM UI langsung disibukan dengan berbagai aktivitas protes terhadap rezim Orde pelantikan Hariman menjalin kontak dengan berbagai pihak, baik ke sesama Amir Husain Daulay, dan Imran editor. Ibid Hal 18. Ibid Hal 19. Ibid Hal 33-34. Ibid Hal 37. e – ISSN 2528 - 2069 JURNAL POLITIKOM INDONESIANA, JULI 2016 dewan mahasiswa dari perguruan-perguruan tinggi lain, maupun ke unsur-unsur non kampus. Aksi demonstrasi pra Malari mencapai puncaknya ketika DM UI melakukan malam keprihatinan saat pergantian tahun pada tanggal 31 Desember 1973, pada malam itu berkumpul dosen, pelajar dan perwakilan dewan mahasiswa dari Bandung, Jakarta dan Bogor. Mereka berkumpul untuk mendengarkan orasi Ketua Umum Dewan Mahasiswa UI Hariman Siregar yang akan menyampaikan pidato berjudul “Pernyataan Diri Mahasiswa”. Berikut kutipan orasi dari Hariman Siregar pada malam itu “Setelah secara moral dan konstitusional Jendral Soeharto menjadi Presiden di negeri ini, pembangunan ekonomi telah dijadikan alat legitimasi kekuasaan dan mitos baru yang banyak menimbulkan harapan..dan jelaslah betapa bantuan luar negeri dan modal asing merupakan faktor pokok dalam perekonomian negara dan bukanlah faktor pelengkap sebagaimana sering kali dikemukakan oleh para pejabat..persoalannya terletak kepada kait-mengkaitnya dari elit penguasa dalam kekuasaan dengan kepentingan ekonomi. Ini semua bakal menjadi suatu gejala yang membahayakan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara” Di awal Januari 1974 suhu politik nasional semakin memanas, para mahasiswa terus menggelar berbagai aksi. Tanggal 10 Januari 1974 di deklarasikan Tiga Tuntutan Rakyat Tritura baru yang berisi pembubaran Dwifungsi ABRI, penurunan harga-harga dan pemberantasan korupsi, dua hari kemudian mahasiswa yang diorganisir oleh DM UKI membakar patung-patung replika Sudjono Hoemardani, Ali Moertopo, Tanaka dan Widodo Budidarmo. Aksi-aksi ini merupakan pemanasan untuk menyambut kunjungan Tanaka ke Indonesia 14-16 Januari 1974. Pada tanggal 15 Januari 1974 terjadi aksi demonstrasi besar-besar di Jakarta, aksi di mulai dari kampus UI Salemba, para mahasiswa yang berjumlah orang berkumpul meneriakan yel-yel anti modal asing dan anti Aspri, mereka membawa poster-poster yang antara lain berbunyi “tolak dominasi ekonomi Jepang”, “ganyang antek-antek kolonialis Jepang” dan “turunkan harga”. Mereka kemudian mengadakan long march ke Universitas Trisakti, sepanjang jalan mahasiswa menurunkan bendera Jepang dan menurunkan bendera merah putih setengah tiang. Namun, ketika mahasiswa berjalan mendekati monas, jumlah massa semakin besar, karena berbaurnya kalangan pelajar dan masyarakat dalam barisan mahasiswa. Semakin siang jumlah massa yang terlibat aksi demontrasi semakin banyak, karena hampir di setiap sudut jalan, massa yang terdiri dari masyarakat umum yang bergelombol masuk ke dalam barisan demonstran. Pasukan bersenjata dari berbagai kesatuan telah menjaga dengan ketat jalan menuju Monas dan Istana, salah satu rombongan yang dipimpin Jopie Lasut dari kalangan non kampus, mengajak mahasiswa untuk maju menerobos Istana, namun permintaan itu ditolak oleh Gurmilar Kartasasmita dari DM UI, akhirnya rombongan mahasiswa dan pelajar itu berputar menuju Tanah Abang, selama dalam perjalanan rombongan massa kian membesar, karena terus bergabungnya rombongan-rombongan lain, sehingga jumlahnya menjadi ribuan orang dalam barisan yang amat Ibid Hal 61-62. Adi Suryadi Culla, Ibid Hal 87. e – ISSN 2528 - 2069 JURNAL POLITIKOM INDONESIANA, JULI 2016 Rum Aly,ada hal penting yang perlu di catat, bahwa terdapat dua rombongan yang tidak terdaftar dalam rencana sebelumnya yang turut bergabung dalam barisan pelajar dan mahasiswa, salah satunya dipimpin oleh Muhammad Muas, mantan aktifis pelajar yang dekat dengan kelompok Tanah Abang III, kelompok ini diketahui tidak sampai di kampus Trisakti, titik akhir tempat berkumpulnya para demonstran, ini berarti barisan Muas pergi ke tujuan dan suatu kegiataan lain. Ketika barisan demonstran telah berkumpul di Trisakti, untuk melakukan apel bersama, di tempat lain, di depan PT. Astra ratusan pelajar dan pemuda mulai melakukan aksi menjungkirbalikan dan membakar berbagai kendaraan buatan Jepang, sedangkan para Mahasiswa dan Pelajar yang selesai melakukan apel di kampus Trisakti, langsung menarik diri dan kembali ke kampus masing-masing. Akan tetapi aksi kerusuhan itu terus menyebar ke berbagai penjuru Ibu Kota, keadaan tidak terkendali, kerusuhan tersebut terjadi sampai larut malam. Peristiwa yang kemudian di kenal dengan Malari itu telah menelan korban 11 nyawa, 17 luka berat dan 120 luka ringan, dengan 807 mobil, 187 motor, 144 bangunan yang di bakar massa, serta 164 kg emas di harinya sepuluh dewan mahasiswa di Jakarta mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa aksi-aksi pengrusakan, pembakaran yang terjadi merupakan bentuk-bentuk sifat destruktif dan menjurus tindak anarki yang merupakan perbuatan tidak bertanggungjawab serta bertentangan dengan perjuangan mahasiswa. Menurut Hariman Siregar Ketua DM UI aspirasi mahasiswa sudah jelas serta bisa dibedakan dengan tindakan kerusuhan, para mahasiswa justru ikut berusaha untuk membantu menertibkan Pengaruh Gerakan Mahasiswa Terhadap Kebijakan Orde Baru. Setelah peristiwa Malari pemerintah Orde Baru mengeluarkan SK. No. 028/U/1974 yang intinya berisi tentang petunjuk-petunjuk pemerintah dalam rangka pembinaan kehidupan kampus perguruan tinggi, kebijakan ini pada hakekatnya merupakan sebuah usaha sistematis yang hendak dilakukan pemerintah dalam usaha pembatasi aktifitas politik mahasiswa. Selain itu pemerintah Orde Baru melakukan penangkapan terhadap pemimpin mahasiswa dan tokoh masyarakat yang kritis terhadap kebijakan strategi pembangunan, diantaranya seperti Hariman Siregar, Prof. Sarbini Sumawinata, Dorodjatun Kuntjoro Jakti dan Princen. Pemerintah Orde Baru juga melakukan pembreidelan terhadap beberapa media massa Harian Nusantara, Harian Kami, Indonesia Raya, Abadi, Pedoman, Suluh Berita dan Mahasiswa pada saat yang sama, berbagai tuntutan mahasiswa terhadap kebijakan pembangunan yang lebih nasionalis, ternyata diterima dan dilaksanakan Rum Aly, Ibid Hal 364. Ibid Hal 364 Adi Suryadi Culla, Ibid Hal 88. Dewan-dewan mahasiswa dan berbagai organisasi mencela pengrusakan-pengrusakan dan pembakaran. Harian Kompas, tanggal 16 Januari 1974. Adi Suryadi Culla, Ibid Hal 93. Eep Saefullah Fatah, Konflik, Manipulasi dan Kebangkrutan Orde Baru Ibid Hal 196. e – ISSN 2528 - 2069 JURNAL POLITIKOM INDONESIANA, JULI 2016 oleh Soeharto. Pasca Malari strategi kebijkan ekonomi Orde Baru bergeser dari pasar terbuka, menjadi kebijakan sentralisme oleh negara, selain itu pemerintah mengubah prioritas kredit dengan meningkatkan bantuan untuk perusahaan-perusahaan beskala kecil yang dimiliki oleh kalangan pribumi, dari 34 persen menjadi 58 persen. Pemerintah Orde Baru juga meluncurkan dua program kredit yang dikelola langsung oleh Bank Indonesia, yaitu Kredit Investasi Kecil KIK dan Kredit Modal Kerja Permanen KMKP, dua program kredit tersebut memberikan pinjaman modal bagi para pengusaha pribumi, sedangkan pengusaha keturunan tionghoa sama sekali tidak di perbolehkan mengambil kedua kredit tersebut. Selain itu, pada tanggal 22 Januari 1974 Dewan Stabiltas Ekonomi, suatu lembaga supra kabinet yang dipimpin oleh Soeharto sendiri, mengumumkan bahwa kebijakan penanaman modal asing akan diubah dengan program yang lebih Indonesiasasi dalam dunia investasi. Dengan keputusan semua penanaman modal asing harus dilakukan dalam bentuk joint venture, dimana paling sedikit 51 persen saham harus dimiliki oleh pihak Indonesia, dan dari jumlah saham itu paling tidak setengahnya harus dimiliki oleh kaum pula kebijakan di sektor lapangan kerja yang pro pribumi dengan mengenakan pajak 100 dollar Amerika perbulan, terhadap perusahaan-perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing lebih dari satu tahun. Pajak tersebut sebagian besar digunakan untuk melatih tenaga kerja Indonesia supaya menguasai keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan sebagai persiapan untuk menggantikan tenaga asing tersebut bila saatnya Penutup. Kasus gerakan mahasiswa 1974 mampu membongkar asumsi para ilmuan politik tentang mekanisme kerja sistem politik yang diteorikan David Easton, bahwa mekanisme kerja sistem politik di negara dunia ketiga umumnya otoriter, kebijakan output dari sistem politik tidak melibatkan masukan input dari para anggota sistem politik masyarakat, tetapi oleh sistem politik pemerintah yang dominan. Untuk kasus gerakan mahasiswa 1974 pemerintah Orde Baru justru merespon tuntutan mahasiswa, dengan mengeluarkan beberapa kebijakan pembangunan yang lebih mendukung pihak swasta pengusaha pribumi. K. Daftar Pustaka 1. Buku Aly, Rum. Menyilang Jalan Kekuasaan Militer Otoriter Gerakan Kritis Mahasiswa Bandung Di Panggung Politik Indonesia 1970-1974. Jakarta Penerbit Buku Kompas, 2004 Bekti, Rudi Badil, Nessy Luntungan , Luki Sutrisno editor. Soek Hok-Gie Sekali Lagi. Jakarta KPG, 2010 Culla, Adi Suryadi. Patah Tumbuh Hilang Berganti Sketsa Pergolakan Mahasiswa Dalam Politik dan Sejarah Indonesia 1980-1998. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 1999. Rizal Malarangeng, Ibid Hal 83. Ibid Hal 84. Ibid Hal 88. Ibid Hal 88. e – ISSN 2528 - 2069 JURNAL POLITIKOM INDONESIANA, JULI 2016 Cahyono, Heru. Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 1974. Jakarta Pustaka Sinar Harapan, 1998. Daulay, Amir Husain dan Imran Hasibuan editor, Hariman dan Malari Gelombang Aksi Mahasiswa Menentang Modal Asing. Jakarta Q. Communication, 2011. Crouch, Harold. Militer Dan Politik Di Indonesia. Jakarta Penerbit Sinar Harapan, 1986 Dijk, Van. Pengadilan Hariman Siregar. Yogyakarta Teplok Press, 2000 Fattah, Eep Saefulloh, Konflik, Manipulasi dan Kebangkrutan Orde Baru Manajemen Konflik Malari, Petisi 50 dan Tanjung Priok. Jakarta Burung Merak Press, 2010. Fadhly, Fahruzzaman editor, Mahasiswa Menggugat Potret Gerakan Mahasiswa Indonesia 19998. Bandung Pustaka Hidayah, 1999. Hasibuan, Muhammad Umar Syadat. Revolusi Politik Kaum Muda. Jakarta Yayasan Obor Indonesia, 2008. Jenkins, David. Soeharto dan Barisan Jendral ORBA Rezim Militer Indonesia 1975-1983. Jakarta Komunitas Bambu, 2010 Legge, Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan Peranan Kelompok Sutan Sjahrir. Jakarta PT. Pustaka Utama Grafiti, 1993 Lasut, Jopie. Malari Kesaksian Seorang Jurnalis Anti ORBA Melawan Soeharto dan Barisan Jendral Orde Baui. Jakarta Yayasan Penghayat Keadilan, 2011. Mirsel, Robert. Teori Pergerakan Sosial. Yogyakarta Resist Book, 2004. MacAndrews, Mohtar Mas’oed dan Colin. Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta Gadjah Mada University Press, 2008 Mangiang, Rudy Badil dan Masmimar. editor, Ciil Jakarta KPG, 2010 Mallarangeng, Rizal. Mendobrak Sentralisme Ekonomi Indonesia 1986-1992. Jakarta KPG, 2002. Maxwell, John. Soe Hok Gie Pergulatan Intelektual Muda Melawan Tirani. Jakarta PT. Pustaka Utama Grafiti, 2001 Natrsir, Aswab Mahasin dan Ismed. Cendikiawan dan Politik. Jakarta LP3ES, 1983. Raillon, Francois. Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974. Jakarta LP3ES, 1984 Syam, Firdaus. Pemikiran Politik Barat Sejarah, Filsafat, Ideologi dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Ke Tiga Jakarta PT. Bumi Aksara, 2010. Singh, Rajendra. Gerakan Sosial Baru. Yogyakrta Resit Book, 2010 Suharsono, Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta Bentang Budaya, 1996 Takwin, Bagus. Akar-Akar Ideologi. Yogyakarta Jalasutra, 2009 Wuryandari, Ganewati. editor, Politik Luar Negeri Indonesia Ditengah Pusaran Politik Domestik. Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2008 ... Previously, students issued a new Tritura three demands of the people, namely the dissolution of the ABRI dual function, lowering prices, and eradicating corruption. The action, which was attended by thousands of young people and the community, ended in chaos and claimed lives Argenti, 2016;Ricklefs, 2007. After the Malari incident, the New Order government issued a decree, No. 028/U/1974, which essentially contains government instructions in the context of fostering college campus life. ...... In addition, the New Order government made arrests of student leaders and community leaders who were critical of development strategy policies. The New Order government also banned several mass media outlets Argenti, 2016. But at the same time, the government is carrying out the aspirations of students about nationalist development policies by issuing new policies that are more favorable to the natives Malarangeng in Argenti, 2016. ...... The New Order government also banned several mass media outlets Argenti, 2016. But at the same time, the government is carrying out the aspirations of students about nationalist development policies by issuing new policies that are more favorable to the natives Malarangeng in Argenti, 2016. ...... Romantisme antara mahasiswa dan pemerintah semakin renggang dimulai sejak tahun 1974 ketika Peristiwa Malari Malapetaka 15 Januari 1974 meletus. Gerakan ini menuntut pemberantasan KKN, menuntut perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, dan menuntut pembubaran Lembaga Asisten Pribadi Presiden Soeharto Argenti, 2016. Gerakan yang tidak tertata baik itu berubah menjadi gerakan penjarahan yang berakhir dengan kegagalan, beberapa mahasiswa yang dianggap sebagai provokator ditangkap seperti Hariman Siregar dan Syahrir. ...The 1998 Reformation Movement, which was led by students, was a social movement that had an impact on social and political changes in Indonesia in the following period. In the midst of the dryness of the study and writing of the history of the 1998 Reformation Movement, this paper will look at how the dynamics of students at the local level welcomed this movement through the eyes of local history. This study aims to describe the roots of the 1998 Reform Movement in Indonesia and then highlight the dynamics of students at the local level in West Sumatra in the 1998 Reform Movement. This study uses a historical research method consisting of four stages of activity in the form of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The results showed that West Sumatran students were highly sensitive to the socio-political problems that engulfed the Indonesian nation at that time. As intellectuals, students respond to this issue by holding meetings, free pulpits, and holding demonstrations to criticize the government's policies and attitudes which are considered slow in solving the nation's problems. To facilitate coordination and consolidation of the movement, students formed the West Sumatera Student Communication Forum FKMSB, which later became an important forum in gathering the strength of the students movement in West Sumatra during the transition period. Gerakan Reformasi 1998 yang dimotori oleh kalangan mahasiswa merupakan sebuah gerakan sosial yang berdampak terhadap perubahan sosial dan politik Indonesia pada periode berikutnya. Di tengah keringnya kajian dan penulisan sejarah Gerakan Reformasi 1998, maka tulisan ini akan melihat bagaimana dinamika mahasiswa di tingkat lokal menyambut gerakan ini melalui kacamata sejarah lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan akar Gerakan Reformasi 1998 di Indonesia, dan kemudian menyoroti dinamika mahasiswa pada tingkat lokal di Sumatera Barat dalam Gerakan Reformasi 1998 tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahapan kegiatan berupa heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa Sumatera Barat memiliki sensitivitas yang tinggi atas permasalah sosial politik yang sedang melanda bangsa Indonesia ketika itu. Sebagai kalangan intelektual mahasiswa merespon isu tersebut dengan mengadakan pertemuan, mimbar bebas, hingga melakukan demonstrasi dalam rangka mengkritis kebijakan dan sikap pemerintah yang dinilai lamban dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Untuk memudahkan koordinasi dan konsolidasi gerakan, mahasiswa membentuk Forum Komunikasi Mahasiswa Sumatera Barat FKMSB yang kemudian menjadi wadah penting dalam menghimpun kekuatan gerakan Mahasiswa di Sumatera Barat selama masa transisi tersebut.... Ideologi menciptakan pemikiran terutama bagi kaum intelektual dalam suatu masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa ideologi dirumuskan alam pikiran yang terdapat di berbagai subjek ataupun kelompok masyarakat yang ada sehingga dijadikan dasar untuk direalisasikan Argenti, 2016. ...The Gejayan Calling Movement 2019 becomes an interesting phenomenon of the development of new student social movements in Indonesia. Using social media platforms tranding topics as a means of mass mobilization, this action succeeded in managed around 15,000 protesters. This article aims to elaborate the 2019 Gejayan Menanggil Movement in more detail, covering the background of the action, the means of mass mobilization, the consolidation process, and the issues raised. The research method uses a qualitative approach with data collection techniques through virtual observations on social media, data searches on the Drone Emprit website, and in-depth interviews with members of HMI DIPO, HMI MPO, IMM, GMNI, and ARB Aliansi Rakyat Bergerak. The collected data were analyzed using NVivo Plus software. The results show that the Gejayan Calling Movement has become the starting point for changes in social movements in Indonesia, where the foundations built are no longer based on material resistance, but are more based on issues of humanity, injustice, politics, the environment and women. Therefore, the ideology of the movements has also changed from a class resistance to an identity resistance. Gerakan Gejayan Memanggil 2019 menjadi salah satu fenomena menarik dari perkembangan gerakan sosial baru mahasiswa di Indonesia. Melalui platform media sosial tranding topic sebagai alat mobilisasi massa, aksi ini telah melibatkan lima belas ribu demonstran. Artikel ini bermaksud untuk mengelaborasi Gerakan Gejayan Memanggil 2019 secara lebih mendalam, meliputi latar belakang aksi, sarana mobilisasi massa, proses konsolidasi, dan isu yang diangkat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi virtual di sosial media, penelusuran data di situs internet Drone Emprit, dan wawancara mendalam terhadap anggota HMI DIPO, HMI MPO, IMM, GMNI, dan ARB Aliansi Rakyat Bergerak. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan software NVivo Plus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gerakan Gejayan Memanggil ini telah menjadi titik tolak perubahan gerakan sosial di Indonesia, dimana pondasi yang dibangun tidak lagi berbasis pada perlawanan yang bersifat material, tetapi lebih berbasiskan pada isu-isu kemanusiaan, ketidakadilan, politik, lingkungan dan perempuan. Oleh sebab itu, ideologi yang berkembang berubah dari hal yang bersifat perlawanan kelas menjadi perlawanan identitas.... The political space available to them also stimulated their criticism of the Soekarno regime, as seen in the rise of the Generation of '66, their voicing of their demands through the Three Demands of the People Tiga Tuntutan Rakyat, and ultimately the fall of the regime. Feeling that they had successfully voiced the demands and views of the people, these youths viewed the new regime-the New Order, under Soeharto-optimistically Argenti, 2016. This optimism, however, did not last long, as the new regime soon enacted policies that 'closed' the political space for ensuring economic and political stability. ...Desiana Rizka FimmastutiThis article discusses the involvement of youths in independent political movements since Indonesia’s political reform. Political reform became important to be elaborated cause the opening of political space in both political parties and civil society, including for youths. However, this ideal has not been realised, as political parties have been limited by several pathologies and the lack of inclusivity. In the other hand, the establish of independent movements have created alternative spaces for political activity, including for youths. Applying a Bourdieuan perspective, this article examines the habitus and capital evident within such independent movements’ political interactions. This article examined the youths in the Jogja Independent Movement Gerakan Jogja Independent, JOINT, one independent political movement that has been involved in mayoral elections in Yogyakarta City. The exclusivity of political parties has led the movement to gather public support by collecting identity cards and public donations. Although no longer extant, the movement can still be understood as an arena for interactions between openly recruited volunteers and initiators. This study finds that youths have been unable to become agents and voice their own interests. Elitism continues to pose an obstacle to youths’ political involvement, as positions of power remain dominated by a small group of elites. Youths, having become involved through open recruitment, have yet to become capable of cross-field movement as they lack the capital of their closed-recruitment peers. At the same time, the academic habitus of these volunteers is incongruent with the political field, leading many youths to leave the movement. Political space being dominated by a small group of elites further limits their available space. The decreasing number of volunteers indicates that JOINT was unable to ensure sustained membership, leading to its ultimate BektiNessy BadilLuki LuntunganSutrisnoBekti, Rudi Badil, Nessy Luntungan, Luki Sutrisno editor. Soek Hok-Gie Sekali Lagi. Jakarta KPG, 2010Patah Tumbuh Hilang Berganti Sketsa Pergolakan Mahasiswa Dalam Politik dan Sejarah Indonesia 1980-1998. Jakarta PT. Raja Grafindo PersadaAdi CullaSuryadiCulla, Adi Suryadi. Patah Tumbuh Hilang Berganti Sketsa Pergolakan Mahasiswa Dalam Politik dan Sejarah Indonesia 1980-1998. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 1999.Soemitro dan Peristiwa 15 JanuariHeru CahyonoCahyono, Heru. Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 1974. Jakarta Pustaka Sinar Harapan, 1998.Robert MirselMirsel, Robert. Teori Pergerakan Sosial. Yogyakarta Resist Book, 2004.Mohtar MacandrewsColin Mas'oed DanMacAndrews, Mohtar Mas'oed dan Colin. Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta Gadjah Mada University Press, 2008Mendobrak Sentralisme Ekonomi IndonesiaRizal MallarangengMallarangeng, Rizal. Mendobrak Sentralisme Ekonomi Indonesia 1986-1992. Jakarta KPG, 2002.NatrsirNatrsir, Aswab Mahasin dan Ismed. Cendikiawan dan Politik. Jakarta LP3ES, 1983.Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia Pembentukan dan Konsolidasi Orde BaruFrancois RaillonRaillon, Francois. Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974. Jakarta LP3ES, 1984SuharsonoSuharsono, Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta Bentang Budaya, 1996
\n \n \n\n \n gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa turun kejalan
Gerakanmassa yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan menuntut presiden soeharto lengser dari jabatan nya terjadi pada periode . - on study-assistant.com
- Gerakan mahasiswa di Indonesia adalah kegiatan kemahasiswaan yang ada di dalam maupun luar perguruan tinggi yang dilakukan untuk meningkatkan kecakapan, intelektualitas, dan kemampuan kepemimpinan. Gerakan mahasiswa ada di Indonesia sejak tahun 1908 dan melebar di era reformasi. Oleh sebab itu, gerakan mahasiswa kerap dianggap sebagai cikal bakal perjuangan nasional. Baca juga Soemitro, Jenderal yang Biarkan Kritik Terhadap Soeharto 1908 Budi Utomo Pada tahun ini, terdapat gerakan mahasiswa bernama Boedi Oetomo. Boedi Oetomo adalah wadah perjuangan yang pertama kali memiliki struktur pengorganisasian modern, bertujuan untuk menjamin kehidupan bangsa yang terhormat. Gerakan ini didirikan di Jakarta, 20 Mei 1908 oleh para pemuda STOVIA atau sekolah dokter di Jawa. Pada kongres pertama, 5 Oktober 1908 di Yogyakarta, ditetapkan tujuan perkumpulan yaitu untuk kemajuan selaras buat negeri dan bangsa, terutama dengan memajukan pengajaran, pertanian, peternakan dan dagang, teknik dan industri, serta kebudayaan. Fokus utama dari BU adalah pengembangan generasi muda di bidang sosial, pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Sejak saat itu, Budi Utomo mengalami perkembangan yang sangat pesat. Tercatat akhir tahun 1909, BU telah memiliki sebanyak 40 cabang dengan kurang lebih anggota. Perhimpunan Indonesia Selain BU, para mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Belanda, salah satunya Mohammad Hatta, mendirikan Indische Vereeniging pada 1922. Kemudian, tahun 1925, organisasi ini berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Berdirinya perhimpunan Indonesia sendiri adalah untuk memajukan kepentingan orang-orang pribumi dan non-pribumi. Awalnya, PI hanya sebagai organisasi sosial, namun kemudian berubah menjadi organisasi politik. Misi utama dari PI adalah untuk memperoleh kemerdekaan dan mendorong semangat rakyat melalui pendidikan. Baca juga Mengapa Orang Belanda Membenci Soekarno? 1928 Kelompok Studi Indonesia Pada pertengahan 1923, segerombolan mahasiswa yang bergabung dalam PI merasa kecewa dengan perkembangan kekuatan perjuangan Indonesia. Untuk mengatasi kekecewaan tersebut, pada 29 Oktober 1924 dibentuk Kelompok Studi Indonesia oleh Soetomo di Surabaya. Kelompok Studi Umum Kemudian, kelompok kedua dibentuk di Bandung oleh Soekarno pada 11 Juli 1925. Kelompok ini direalisasikan oleh para nasionalis dan mahasiswa Sekolah Tinggi Teknik di Bandung. Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia PPPI Setelah pembentukan Kelompok Studi Surabaya dan Bandung, disusul kemudian pembentukan PPPI pada September 1926 oleh para mahasiswa Sekolah Tinggi Humum di Jakarta dan Sekolah Tinggi Teknik di Bandung. PPPI adalah organisasi yang menghimpun seluruh elemen gerakan mahasiswa yang bersifat kebangsaan. Baca juga Front Pembebasan Nasional Moro, Organisasi Muslim di Filipina Sumpah Pemuda Dari kebangkitan semangat perjuangan pemuda Indonesia, muncullah generasi baru pemuda Indonesia yang memunculkan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Sumpah pemuda dicetus melalui Kongres Pemuda II yang berlangsung di Jakarta pada 26 hingga 28 Oktober 1928, dimotori oleh PPPI. Tujuan dari Sumpah Pemuda sendiri adalah untuk membangkitkan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Isi Sumpah Pemuda adalah Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. 1945 Perserikatan Nasional Indonesia PNI Akibat pengaruh sikap penguasa Belanda yang liberal, muncul kebutuhan baru untuk menjadi partai politik, terutama dengan tujuan untuk memperoleh basis massa yang luas. Oleh sebab itu, dibentuklah Perserikatan Nasional Indonesia PNI pada 4 Juli 1927 oleh Soekarno. Tujuan dari PNI adalah untuk mencapai Indonesia merdeka dengan menjalankan politik non-koperasi terhadap pemerintahan Belanda. PNI sendiri dibentuk berdasar pada gagasan untuk tidak bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Baca juga Ibnu Sutowo dan Amputasi yang Melejitkan Kariernya 1966 Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia PPMI Pasca-kemerdekaan Indonesia, muncul Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia yang dibentuk melalui Kongres Mahasiswa I di Malang tahun 1947. Tujuan dibentuk PPMI adalah untuk mempererat hubungan persaudaraan antara para pelajar Indonesia. Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia KAMI KAMI dibentuk tanggal 25 Oktober 1966 yang merupakan hasil kesepakatan sejumlah organisasi yang berhasil dipertemukan oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pendidikan Mayjen dr. Syarief Thayeb. Angkatan '66 Sekitar tahun 1965 dan 1966, para pemuda Indonesia banyak terlibat dalam perjuangan mendirikan Orde Baru. Gerakan ini dikenal dengan istilah Angkatan '66 yang merupakan awal kebangkitan gerakan mahasiswa secara nasional. Tokoh-tokoh dalam gerakan tersebut adalah Cosmas Batubara, Sofyan Wanandi, Yusuf Wanandi. Angkatan '66 ini mengangkat isu komunis yang dianggap sebagai bahaya negara. Melalui gerakan ini, masyarakat berhasil dibangun kepercayaannya untuk mendukung mahasiswa menentang komunis yang ditunggangi Partai Komunis Indonesia PKI. Baca juga Gadis Rasid Kiprah dan Perjuangannya 1974 Mahasiswa Menggugat Awal 1970-an, para mahasiswa telah melancarkan berbagai kritik dan koreksi. Gerakan mahasiswa diawali dengan reaksi terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak BBM.Setelah itu, aksi protes lainnya yang paling mengemuka disuarakan mahasiswa adalah terkait pemberantasan korupsi. Karena aksi-aksi tersebut, terbentuklah gerakan Mahasiswa Menggugat yang dimotori oleh Arif Budiman. Program utama dari gerakan tersebut adalah aksi pengecaman terhadap kenaikan BBM dan korupsi. Komite Anti Korupsi KAK Setelah itu, muncul aksi-aksi lain dalam skala yang lebih luas dan terbentuk Komite Anti Korupsi diketuai oleh Wilopo. Terbentuknya KAK sendiri berlandaskan pada reaksi kekecewaan mahasiswa terhadap tim-tim khusus yang disponsori pemerintah, mulai dari Tim Pemberantasan Korupsi TPK sampai Komisi Empat. Komisi Empat adalah badan pemberantasan korupsi pemerintah Indonesia yang dibentuk Soeharto pada 31 Januari 1970. Gerakan Mahasiswa dalam Peristiwa Malari Protes masih terus berlanjut hingga tahun 1972, di mana terdapat isu harga beras naik. Selanjutnya tahun 1973 masih diwarnai dengan isu korupsi sampai meletusnya demonstrasi memprotes Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka yang datang ke Indonesia. Kedatangan PM Jepang ini menuai kerusuhan yang dilakukan mahasiswa dan kerusuhan sosial pada 15 Januari 1974. Peristiwa demonstrasi ini disebut dengan Peristiwa Malari. Baca juga Benteng Duurstede Sejarah, Fungsi, dan Kompleks Bangunan 1977-1978 Setelah peristiwa Malari, gerakan mahasiswa mulai meredup. Namun, menjelang Pemilu 1977, muncul kembali pergolakan mahasiswa yang berskala masif. Muncul berbagai masalah penyimpangan politik, seperti soal pemilu mulai dari kampanye sampai berlangsungnya pemilihan umum. Gerakan mahasiswa saat itu juga untuk mengkritik strategi pembangunan dan kepemimpinan nasional. Awalnya, pemerintah berusaha melakukan pendekatan dengan mahasiswa melalui Tim Dialog Pemerintah yang dibentuk pada 24 Juli 1977. Namun, upaya ini ditolak oleh para mahasiswa. Pada periode ini terjadi pendudukan militer atas kampus-kampus karena mahasiswa dianggap telah melakukan pembangkangan politik. Meskipun gerakan mahasiswa saat itu tidak membuahkan hasil, perjuangan gerakan mahasiswa tahun 1978 telah menumbuhkan adanya keberanian mahasiswa untuk menyatakan sikap terbuka guna menggugat bahkan menolak kepemimpinan nasional. 1990 Forum Komunikasi Mahasiswa Yogyakarta FKMY Memasuki awal tahun 1990-an, di bawah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fuad Hasan, terjadi aksi mahasiswa di Yogyakarta yang bernama FKMY. Aksi ini menuntut pencabutan NKK/BKK. NKK/BKK adalah kebijakan yang dikeluarkan pada rezim Soeharto untuk memecah kemasifan gerakan mahasiswa. Kampus yang terlibat dalam gerakan FKMY adalah ISI, Janabadra, UMY, UGM, UII, dan IAIN Sunan Kalijaga. Setelah gerakan dilancarkan, akhirnya kebijakan NKK/BKK dicabut dan diganti oleh Pdeoman Umum Organisasi Kemahasiswaan PUOK. Baca juga Mengapa Spanyol Gagal Menjajah Nusantara? 1998 Gerakan 1998 menuntut reformasi dan dihapuskannya korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN pada 1997-1998, melalui pendudukan gedung DPR/MPR oleh ribuan mahasiswa. Para mahasiswa ini menuntut agar Presiden Soeharto segera turun dari jabatannya. Untuk meredam gerakan mahasiswa ini, pemerintah melakukan tindakan represif yang menewaskan aktivis mahasiswa. Tindakan yang dilakukan oleh Peristiwa Cimanggis, Peristiwa Gejayan, Tragedi Trisakti, Tragedi Semanggi I dan II, dan Tragedi Lampung. Setelah banyak pertumpahan darah terjadi, akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri dari kursi kepresidenan pada 21 Mei 1998. Baca juga Gerakan Samin, Melawan Kolonialisme Belanda tanpa Kekerasan 2007 Pasa-reformasi, gerakan mahasiswa masih terus berlanjut. Tahun 2007, mahasiswa dari 37 perguruan tinggi mendirikan Badan Eksekutif Mahasiswa-Seluruh Indonesia BEM SI. Gerakan mahasiswa ini muncul pada periode pertama Soesilo Bambang Yudhoyono dengan Tujug Gugatan Rakyat Tugu Rakyat. Aksinya kemudian diselenggarakan pada Mei 2008 di Istana Negara. Mereka menuntut agar pemerintah menasionalisasi aset strategis bangsa, mewujudkan pendidikan yang merata, menuntaskan kasus korupsi, hingga isu lingkungan akibat lumpur lapindo. 2014 Masih terus berlanjut, gerakan Tugu Rakyat berlangsung hingga tahun 2014 ketika Presiden Joko Widodo bersama Jusuf Kalla memimpin. Para mahasiswa hendak menurunkan Joko Widodo, tetapi gagal. 2019 Pada 2019 terjadi aksi mahasiswa dalam Reformasi Dikorupsi. Protes ini berlangsung di kota-kota besar seluruh Indonesia dengan menolak beberapa UU, meminta pengesahan RUU PKS untuk kasus kekerasan seksual, hingga penyelesaian kasus pelanggaran HAM. 2020 Selanjutnya, tahun 2020, terjadi aksi mahasiswa dalam menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang dinilai dapat berdampak pada segala aspek, mulai dari isu lingkungan hingga mengabaikan kesejahteraan buruh. Artikel ini telah tayang di dengan judul "Dari 1966 hingga 2020, Bagaimana Gerakan Mahasiswa Warnai Sejarah?". Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Gerakanmassa yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan menuntut Presiden Soeharto lengser dari jabatannya terjadi pada periode? Tuesday, May 31 2022. Terms and Conditions; Gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan menuntut Presiden Soeharto lengser dari jabatannya terjadi pada periode? sebelum 1945; 1945-1949; 199-1959; ï»żZAENUDDIN Ini alasan gerakan mahasiswa selalu terdepan dalam perjuangkan isu dan masalah bangsa. – Para mahasiswa dari seluruh universitas di Indonesia melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR, termasuk di depan Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta. Mereka memprotes atas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RUU KUHP dan UU KPK oleh DPR dan Pemerintah. Gerakan mahasiswa turun ke jalan tak hanya diikuti seribu dua ribu orang, tapi jutaan. Warganet pun ikut mendukung gerakan mahasiswa dengan menggaungkan tagar HidupMahasiswa di Twitter. Baca Juga Masih Bingung Soal UU KPK yang Diprotes Mahasiswa? Ini 26 Poin dari UU KPK Hasil Revisi yang Berpotensi Melemahkan KPK Hingga pagi ini, tagar tersebut sudah dipakai dalam 1,79 juta twit. Berbicara tentang gerakan mahasiswa, aksi seperti ini sudah lahir sejak ratusan tahun lalu. Sejarah mencatat unjuk rasa tertua dilakukan oleh mahasiswa Universitas Paris pada 1229. Sementara di Indonesia, gerakan mahasiswa dilakukan jauh sebelum kemerdekaan dan seringkali menjadi cikal bakal perjuangan nasional, seperti yang tampak dalam lembaran sejarah bangsa. Namun, kenapa gerakan mahasiswa selalu jadi yang terdepan dalam memperjuangkan suatu isu dan masalah bangsa? Di Indonesia, gerakan mahasiswa merupakan kegiatan kemahasiswaan yang ada di dalam dan luar perguruan tinggi untuk meningkatkan kecapakan, intelektualitas, dan kemampuan kepemimpinan para aktivis yang terlibat di dalamnya. Rizqy Amelia Zein, dosen psikolog sosial dari Universitas Airlangga, Surabaya melihat ada dua faktor yang membuat mahasiswa selalu jadi yang terdepan ketika melakukan unjuk rasa secara umum. Pertama, mahasiswa lebih mudah digerakkan dan lebih mudah bergerak karena mahasiswa memiliki lebih banyak waktu untuk memikirkan suatu persoalan. Kedua, pada dasarnya peran mahasiswa secara sosial ditujukan untuk hal-hal yang sifatnya pada revolusi dan perubahan. "Perubahan itu asalnya dari mahasiswa," kata Amel kepada melalui sambungan telepon, Rabu 25/9/2019. “Karena peran mereka mahasiswa secara historis dan sosial, mereka disiapkan untuk menjadi kelompok yang mengakselerasi mempercepat perubahan.” Sementara dalam konteks yang terjadi sekarang, Amel melihat gerakan mahasiswa sedang menyuarakan hal-hal yang berbau ruang pribadi dan ruang publik. "Keberatan utamanya adalah, pemerintah harusnya mengatur ruang publik tapi sampai mengatur ke ruang private," kata Amel. "Lalu kemudian pemerintah menerjemahkan ruang publik dan ruang private sangat bermasalah, terutama UU Pencegahan Seksual UU Penghapusan Kekerasan Seksual atau UU PKS," imbuh Amel. Baca Juga Sempat Viral, Obyek Wisata Negeri di Atas Awan Gunung Luhur Ditutup Sementara, Ini Alasannya PROMOTED CONTENT Video Pilihan
GerakanMassa Yang Dimotori Oleh Mahasiswa Turun Ke Jalan Menuntut Presiden Soeharto Lengser Dari Jabatannya Terjadi Pada Periode? - February 28, 2022 January 1, 2022 by admin. Gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan menuntut Presiden Soeharto lengser dari jabatannya terjadi pada periode? sebelum 1945; 1945

Gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan menuntut Presiden Soeharto lengser dari jabatannya terjadi pada periode? sebelum 1945 1945-1949 199-1959 1959-1965 Orde Baru Jawaban E. Orde Baru. Dilansir dari Ensiklopedia, gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan menuntut presiden soeharto lengser dari jabatannya terjadi pada periode orde baru.

Gerakanmassa yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan menuntut Presiden Soeharto lengser dari jabatannya terjadi pada periode? sebelum 1945 1945-1949 199-1959 1959-1965 Orde Baru Jawaban: E. Orde Baru. Dilansir dari Ensiklopedia, gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan menuntut presiden soeharto lengser dari jabatannya terjadi pada periode orde baru. web temakuis Lawan Senin, 11 April 2022 Ketika lembaga seperti DPR tak bisa menyalurkan aspirasi masyarakat, ketika kelompok oposisi pemerintah sangat lemah, mahasiswa sudah sepantasnya kembali turun ke jalan. Editorial Koran Tempo. tempo 168678877319_ Rencana unjuk rasa mahasiswa pada hari ini, 11 April 2022, semestinya tidak surut karena penggembosan, upaya memecah-belah, ataupun intimidasi. Ketika lembaga seperti DPR tak bisa menyalurkan aspirasi masyarakat, ketika kelompok oposisi pemerintah sangat lemah, mahasiswa sudah sepantasnya kembali turun ke jalan. Mahasiswa, yang dikoordinasikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI, berencana menggelar aksi serentak di seju... Berlangganan untuk lanjutkan membaca. Kami mengemas berita, dengan cerita. Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini PILIHAN TERBAIK Rp Aktif langsung 12 bulan, Rp *Anda hemat -Rp *Dijamin update hingga 52 edisi Majalah Tempo Rp Aktif setiap bulan, batalkan kapan saja *GRATIS untuk bulan pertama jika menggunakan Kartu Kredit Lihat Paket Lainnya Sudah berlangganan? Masuk DisiniDaftar TempoID untuk mendapatkan berita harian via email. Newsletter Dapatkan Ringkasan berita eksklusif dan mendalam Tempo di inbox email Anda setiap hari dengan Ikuti Newsletter gratis. Konten Eksklusif Lainnya 15 Juni 2023 14 Juni 2023 13 Juni 2023 12 Juni 2023 Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.
Gerakanmassa yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan menuntut Presiden Soeharto lengser dari jabatannya terjadi pada periode a. sebelum 1945 b. 1945-1949 c. 1949-1959 d. Orde Baru e. 1959-1965 CLEAR MY CHOICE Soal 11 Not yet answered Marked out of 1.00
Gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan telah menjadi sebuah fenomena yang tak asing lagi di Indonesia. Gerakan ini seringkali muncul sebagai bentuk protes atas kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat. Mahasiswa sebagai agen perubahan sosial, turun ke jalan sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap nasib bangsa dan negara. Sejarah Gerakan Mahasiswa Turun ke Jalan Gerakan mahasiswa turun ke jalan bukanlah hal yang baru di Indonesia. Sejak zaman kolonial, mahasiswa telah terlibat dalam gerakan-gerakan sosial yang menuntut kemerdekaan Indonesia dari penjajah Belanda. Setelah Indonesia merdeka, mahasiswa pun terus aktif dalam gerakan-gerakan sosial, baik dalam bentuk protes politik maupun gerakan sosial lainnya. Namun, gerakan mahasiswa turun ke jalan semakin meningkat sejak Orde Baru berkuasa. Rezim Orde Baru yang otoriter dan korup, seringkali membuat kebijakan yang merugikan rakyat. Mahasiswa sebagai garda terdepan perjuangan rakyat, turun ke jalan untuk menuntut reformasi dan demokratisasi. Alasan Mahasiswa Turun ke Jalan Ada banyak alasan mengapa mahasiswa turun ke jalan. Beberapa alasan tersebut antara lain Protes atas kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat Menuntut reformasi dan demokratisasi Menuntut hak-hak mahasiswa Menuntut hak-hak buruh dan petani Menolak kebijakan neoliberalisme dan kapitalisme Mahasiswa sebagai agen perubahan sosial, turun ke jalan sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap nasib bangsa dan negara. Mereka memiliki keyakinan bahwa mereka bisa membuat perubahan positif dalam masyarakat, dan gerakan turun ke jalan adalah salah satu cara untuk melakukannya. Contoh Gerakan Mahasiswa Turun ke Jalan Ada banyak contoh gerakan mahasiswa turun ke jalan di Indonesia. Beberapa gerakan tersebut antara lain Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI, yang aktif dalam gerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia GMKI, yang aktif dalam gerakan perjuangan hak asasi manusia dan keadilan sosial Front Mahasiswa Nasional FMN, yang aktif dalam gerakan reformasi dan demokratisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia KAMMI, yang aktif dalam gerakan Islam progresif dan demokratis Selain itu, ada juga gerakan mahasiswa turun ke jalan yang lebih spesifik, seperti gerakan turun ke jalan menolak UU Cipta Kerja, gerakan turun ke jalan menolak kenaikan harga BBM, dan gerakan turun ke jalan menolak eksploitasi tambang. Implikasi dari Gerakan Mahasiswa Turun ke Jalan Gerakan mahasiswa turun ke jalan memiliki implikasi yang cukup besar bagi masyarakat dan negara. Beberapa implikasi tersebut antara lain Menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara Menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses politik dan sosial Mendorong terjadinya perubahan dalam masyarakat dan negara Menjadi salah satu bentuk kontrol sosial terhadap pemerintah Implikasi-implikasi tersebut menunjukkan bahwa gerakan mahasiswa turun ke jalan memiliki peran yang sangat penting dalam perjuangan masyarakat untuk mencapai keadilan dan demokrasi. Meskipun terkadang gerakan ini dihadapi oleh tindakan represif dari pemerintah, namun semangat perjuangan mahasiswa tetap terus berkobar. Kesimpulan Gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan telah menjadi sebuah fenomena yang tak asing lagi di Indonesia. Gerakan ini dilakukan sebagai bentuk protes atas kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat. Mahasiswa sebagai agen perubahan sosial, turun ke jalan sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap nasib bangsa dan negara. Gerakan mahasiswa turun ke jalan memiliki implikasi yang cukup besar bagi masyarakat dan negara. Meskipun terkadang gerakan ini dihadapi oleh tindakan represif dari pemerintah, namun semangat perjuangan mahasiswa tetap terus berkobar. Traveling
15Questions Show answers. Question 1. SURVEY. 30 seconds. Q. Gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan menuntut Presiden Soeharto lengser dari jabatannya terjadi pada periode answer choices. Sebelum 1945. Gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa turun kejalan telah menjadi fenomena yang tidak asing lagi di Indonesia. Gerakan ini sering kali diinisiasi oleh mahasiswa sebagai bentuk protes terhadap suatu kebijakan pemerintah atau juga sebagai bentuk dukungan terhadap suatu isu sosial yang sedang menjadi perhatian publik. Pengertian Gerakan Massa Gerakan massa adalah suatu bentuk aksi kolektif yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan untuk mencapai suatu perubahan atau tujuan tertentu. Gerakan massa sering kali dilakukan secara terorganisir dan membutuhkan dukungan dari banyak orang untuk dapat berhasil. Mahasiswa sebagai Motor Gerakan Mahasiswa sering kali menjadi motor gerakan massa karena memiliki kepekaan terhadap isu-isu sosial dan politik yang sedang berkembang di masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga memiliki kemampuan untuk mengorganisir dan menggerakkan massa dengan baik. Contoh Gerakan Massa Mahasiswa di Indonesia Beberapa contoh gerakan massa mahasiswa di Indonesia antara lain adalah gerakan reformasi tahun 1998 yang dipicu oleh mahasiswa, gerakan tolak RUU KUHP pada tahun 2019, dan gerakan tolak Omnibus Law pada tahun 2020. Gerakan-gerakan ini berhasil mengumpulkan dukungan dari banyak orang dan menjadi sorotan publik. Tujuan Gerakan Massa Tujuan dari gerakan massa bisa beragam, tergantung dari isu atau kebijakan yang menjadi sorotan. Beberapa tujuan umum dari gerakan massa adalah Mendorong perubahan kebijakan pemerintah Mendorong perubahan sosial Menggalang dukungan publik untuk suatu isu tertentu Mendorong reformasi politik Cara Mengorganisir Gerakan Massa Mengorganisir gerakan massa tidaklah mudah dan membutuhkan perencanaan yang matang. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengorganisir gerakan massa antara lain Menggalang dukungan dari berbagai pihak Membuat manifesto gerakan Membuat logo atau simbol gerakan Mendapatkan dukungan dari tokoh masyarakat atau politik Menggunakan media sosial untuk menggalang dukungan dan menyebarkan informasi tentang gerakan Dampak dari Gerakan Massa Gerakan massa memiliki dampak yang besar terhadap masyarakat dan pemerintah. Beberapa dampak dari gerakan massa antara lain Mendorong perubahan kebijakan pemerintah Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap suatu isu sosial atau politik Mendorong reformasi politik Mendorong perubahan sosial Kontroversi Gerakan Massa Meskipun gerakan massa memiliki dampak yang besar terhadap masyarakat dan pemerintah, namun gerakan massa juga memiliki kontroversi. Beberapa kontroversi yang seringkali terjadi dalam gerakan massa antara lain Kekerasan dalam gerakan massa Penyimpangan aksi dari tujuan awal gerakan Pelanggaran hukum dalam gerakan massa Dugaan adanya kepentingan politik di balik gerakan massa Kesimpulan Gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa turun kejalan telah menjadi fenomena yang tidak asing lagi di Indonesia. Gerakan ini sering kali diinisiasi oleh mahasiswa sebagai bentuk protes terhadap suatu kebijakan pemerintah atau juga sebagai bentuk dukungan terhadap suatu isu sosial yang sedang menjadi perhatian publik. Meskipun gerakan massa memiliki dampak yang besar terhadap masyarakat dan pemerintah, namun gerakan massa juga memiliki kontroversi. 2022-04-20 Gerakanmassa yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan menuntut Presiden Soeharto lengser dari jabatan nya terjadi pada periode . a. sebelum 1945 b. 1945-1949 c. 199-1959 d. 1959-1965 e. Orde Baru. Jawaban: e. Orde Baru. Soal No. 5). Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD merupakan bunyi dari .
Gerakan Massa yang Dimotori oleh Mahasiswa Turun Kejalan 2022-04-20 By Rahmi On April 20, 2022 In Traveling Gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa turun kejalan telah menjadi fenomena yang tidak asing lagi di Indonesia. Gerakan ini sering kali diinisiasi oleh mahasiswa sebagai bentuk protes terhadap suatu kebijakan pemerintah atau juga sebagai bentuk dukungan terhadap suatu isu sosial yang sedang menjadi perhatian publik. Pengertian Gerakan Massa Gerakan massaContinue Reading
sebelum1945; 1945-1949; 199-1959; 1959-1965; Orde Baru; Jawaban: E. Orde Baru. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan menuntut presiden soeharto lengser dari jabatannya terjadi pada periode orde baru.
Gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan menuntut Presiden Soeharto lengser dari jabatannya terjadi pada periode? sebelum 1945 1945-1949 199-1959 1959-1965 Orde Baru Jawaban E. Orde Baru Dilansir dari Encyclopedia Britannica, gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan menuntut presiden soeharto lengser dari jabatannya terjadi pada periode orde baru. Kemudian, saya sangat menyarankan anda untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD merupakan bunyi dari? beserta jawaban penjelasan dan pembahasan lengkap.
Gerakanmassa yg dimotori mahasiswa turun kejalan pada presiden soeharto lengser dari jabatan nya t admin@goasobi December 14, 2021 Uncategorized Leave a comment 1 Views Pada kesempatan kali ini membagikan jawaban dari soal Gerakan massa yg dimotori mahasiswa turun kejalan pada presiden soeharto lengser dari jabatan nya t admingoasobi December 14, 2021 Uncategorized Leave a comment 8 Views Pada kesempatan kali ini akan membagikan jawaban dari soal Gerakan massa yang dimotori mahasiswa turun kejalan menurut presiden soeharto lengser dari jabatan nya terjadi pada priode Demikian artikel tentang Gerakan massa yang dimotori mahasiswa turun kejalan menurut presiden soeharto lengser dari jabatan nya terjadi pada priode Semoga Bermanfaat Related Gerakanmassa yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan menuntut presiden Soeharto mundur dari jabatannya terjadi pada periode? Orde baru Orde Lama Tahun 1945-1949 Tahun 1949-1959 Tahun 1959-1965 Berdasarkan pilihan diatas, jawaban yang paling benar adalah: A. Orde baru. 28 March 2022 Pendidikan
Selamat berjumpa kembali kawan-kawan, untuk kali ini admin akan mencoba memberikan Contoh soal pilihan ganda sistem dan dinamika demokrasi pancasila. Jumlah contoh soal pilihan ganda sistem dan dinamika demokrasi pancasila adalah sebanyak 30, semoga bermanfaat banyak ya kawan-kawan. Soal No. 1. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, semua konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip
. a. sentralisasi b. pemaksaan c. demokrasi d. diktator e. monopoli Jawaban c. demokrasi Soal No. 2. Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari 
. a. Pancasila b. masyarakat c. pemerintah d. UUD 195 e. Bhinneka Tunggal Ika Jawaban a. Pancasila Soal No. 3. Pengambilan keputusan dengan cara musyawarah mufakat merupakan salah satu nilai moral demokrasi Pancasila yang bersumber dari 
. a. Tuhan b. Pancasila c. Rakyat d. Pimpinan e. Pemerintah Jawaban b. Pancasila Soal No. 4. Gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan menuntut Presiden Soeharto lengser dari jabatan nya terjadi pada periode 
. a. sebelum 1945 b. 1945-1949 c. 199-1959 d. 1959-1965 e. Orde Baru Jawaban e. Orde Baru Soal No. 5. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD merupakan bunyi dari 
. a. UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1 b. UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2 c. UUD 1945 Pasal 1 Ayat 3 d. Wakil Presiden No. X e. Undang-Undang No. 7 Tahun 1953 Jawaban b. UUD 1945 Pasal 1 Ayat 2 Soal No. 6. Keinginan bangsa Indonesia bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia merupakan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, perikemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan merupakan cita-cita 
. a. ketuhanan b. kerakyatan c. permusyawaratan d. hikmat kebijaksanaan e. keadilan Jawaban d. hikmat kebijaksanaan Soal No. 7. Dilaksanakannya kebebasan yang dipertanggung-jawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain merupakan salah satu ciri demokrasi 
. a. Pancasila b. Liberal c. Terpimpin d. Komunis e. Otoriter Jawaban a. Pancasila Soal No. 8. Pada tanggal 14 November 1945, Soekarno sebagai kepala pemerintahan republic diganti oleh 
. a. Habibie b. Moh. Hatta c. Sutan Syahrir d. Walikota e. Gubernur Jawaban c. Sutan Syahrir Soal No. 9. Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali kepada RIS selambat-lambatnyapada tanggal 30 Desember 1949 merupakan salah satu keputusan pokok 
. a. Perjanjian Linggarjati b. Perjanjian Renville c. KMB d. Perjanjian Roem Royen e. Proklamasi Kemerdekaan Jawaban c. KMB Soal No. 10. Berikut pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam periode 1959-1965 adalah 
. a. Konstitusi RIS menentukan bentuk negara serikat yang terbagi dalam 16 negara bagian, yaitu 7 negara bagian dan 9 buah satuan kenegaraan b. kekuasaan eksekutif yang semula dijalankan oleh presiden beralih ke tangan menteri sebagai konsekuensi dari dibentuknya sistem pemerintah parlementer. c. perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer d. Mukadimah Konstitusi RIS telah menghapuskan sama sekali jiwa atau semangat Pembukaan UUD proklamasi sebagai penjelasan resmi Proklamasi Kemerdekaan Negara Indonesia. e. Ir. Soekarno sebagai presiden dan perdana menteri dengan kabinetnya yang dinamakan Kabinet Kerja. Jawaban e. Soal No. 11. Buku yang berjudul Dasar-dasar Ilmu Politik2008118-119 dikutip oleh
 Budiardjo Sanusi Lincoln Gafar Chandra Jawaban A Soal No. 12. Berikut prinsip-prinsip demokrasi menurut Henry tegaknya keadilan adanya demokrasi pergantian pimpinan pemakaian kekerasan dan menganggap wajarnya keanekaragaman Jawaban B Soal No. 13. Buku yang berjudul Ilmu Kewarganegaraan200648 dikutip oleh
 Chandra Wuryan dan Syaifullah Sanusi Lincoln Jawaban C Soal No. 14. Berikut yang merupakan prinsip-prinsip demokrasi yang benar menurut Alamudi
 tegaknya keadilan tertinggi di tangan negara yang berkuasa Rakyat terselenggaranya perubahan Jawaban D Soal No. 15. Prinsip-prinsip demokrasi merupakan nilai-nilai yang diperlukan untuk mengembangkan suatu bentuk pemerintahan yang
 Jawaban E Soal No. 16. Tulisan yang berjudul Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi2006193-205ditulis oleh
 Sanusi Lincoln Gafar Chandra Jawaban A Soal No. 17. Berikut adalah pilar demokrasi konstitusional,kecuali
 dengan kecerdasan presiden dengan rule of law dengan Hak Asasi Manusia dengan kemakmuran Jawaban B Soal No. 18. Dalam demokrasi dengan kecerdasan mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut
 RI Tahun 1945 Tunggal Ika Daerah Jawaban C Soal No. 19. Kedaulatan rakyat dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di
 dan DPRD Jawaban D Soal No. 20. Istilah dari legal truth adalah
 rakyat pemimpin masyarakat politik hukum Jawaban E Soal No. 21. Istilah dari check and balances
 dan pengimbangan Jawaban A Soal No. 22. Istilah dari welfare state
 Jawaban B Soal No. 23. Demokrasi merupakan sesuatu yang secara ideal hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara dilihat dari sudut pandang
 dan Normatif Jawaban C Soal No. 24. Kedaulatan adalah ditangan rakyat,dan dilakukan oleh MPR,pernyataan tersebut tercantum dalam UUD 1945 pasal
 1 Ayat 1 2 Ayat 1 33 Ayat 2 dan 3 1 Ayat 2 30 Ayat 1 dan 2 Jawaban D Soal No. 25. Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk
 Jawaban E Soal No. 26. Buku yang berjudul Politik Indonesia;Transisi Menuju Demokrasi 20047-9 dirumuskan oleh
 A. Affan Gaffar B. Abraham Lincoln C. Boy Chandra D. KBBI E. Daendels Jawaban Soal No. 27. Peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada,dan dilakukan secara teratur dan indikator demokrasi yaitu
 kekuasaan Umum Hak-Hak Dasar politik yang terbuka Jawaban B Soal No. 28. Tahun berapakah masa pemerintahan revolusi
 Jawaban C Soal No. 29. Siapakah tokoh yang memasukkan asas peri kerakyatan dalam usulan dasar negara Indonesia merdeka
 Yamin Maramis Jawaban D Soal No. 30. memasukkan asas
dalam usulannya tentang dasar negara Indonesia Jawaban A
GerakanMassa Yang Dimotori Oleh Mahasiswa Turun Ke Jalan Menuntut Presiden Soeharto Lengser Dari Jabatannya Terjadi Pada Periode? - February 27, 2022 November 16, 2021 by admin. Gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan menuntut Presiden Soeharto lengser dari jabatannya terjadi pada periode? sebelum 1945; 1945 Abstrak Tragedi penembakan mahasiswa Trisakti pada hari Selasa tanggal 12 Mei 1998 kemudian terbunuhnya empat mahasiswa di kawasan kampus membuat seluruh warga kampus berduka dan menyebabkan amarah masyarakat, sehingga tidak hanya masyarakat kecil, namun seluruh Indonesia menuntut mundurnya Presiden Soeharto dari tampuk kepemimpinan yang selama 32 tahun telah didudukinya. Demonstasi besar-besaran terjadi dimana-mana. Banyak mahasiswa kemudian berdatangan ke Jakarta menyerukan tuntutan yang sama. Hingga terjadinya pendudukan gedung DPR/MPR RI oleh mahasiswa dari berbagai kampus. Menanggapi semakin derasnya tuntutan untuk mundur, Presiden Soeharto dalam suatu pertemuan di Istana Presiden menyatakan menolak untuk berhenti. Namun dengan semakin banyaknya tuntutan dari pelosok negeri akan mundurnya Presiden Soeharto, akhirnya tanggal 21 Mei 1998 menyatakan berhenti, delapan hari setelah Tragedi Trisakti. Begitu besar pengaruh Gerakan Mahasiswa Trisakti sehingga Soeharto meletakan jabatan yang sudah 32 tahun didudukinya. Dampak Gerakan Mahasiswa Trisakti tidak hanya sampai disitu, perubahan disegala bidang baik sosial maupun pemerintahan merupakan dampak terbesar dari Gerakan Mahasiswa Trisakti 1998. Namun Tragedi Trisakti masih menyisakan pekerjaan rumah bagi kita semua. Pengusutan kasus Trisakti belum selesai dan pihak yang harus bertanggung jawab terhadap kasus tersebut masih belum diadili. Tetapi, hal tersebut tidak akan membuat mahasiswa Indonesia berhenti berjuang untuk menyerukan suara Kunci Gerakan Mahasiswa, Trisakti, Orde Baru, Reformasi Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free Criksetra Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 8, No. 2, 2019 18 GERAKAN MAHASISWA Kajian Tentang Peranan Mahasiswa Universitas Trisakti Pada Mei 1998 Dalam Proses Pergantian Kekuasaan Orde Baru Siti Jubaedah Dosen Jurusan Pendidikan Sejarah, Universitas Persatuan Islam E - mail tiekharto STUDENT MOVEMENT Study of the Role of Trisakti University Students in May 1998 in the Process of Substitution of New Order Power Abstract The tragedy of the shooting of Trisakti students on Tuesday, May 12, 1998, then the killing of four students in the campus area made the entire campus community grieve and caused public outrage, so that not only the small community, but all of Indonesia demanded President Soeharto's resignation from leadership for 32 years has occupied. Massive demonstrations were taking place everywhere. Many students then came to Jakarta to call for the same demands. Until the occupation of the DPR / MPR RI building by students from various campuses. Seeing the increasing demands for resignation, President Soeharto at a meeting at the Presidential Palace said he refused to stop. However, with increasing demands from all over the country the resignation of President Soeharto, finally on May 21, 1998, it stopped, eight days after the Trisakti Tragedy. So great was the influence of the Trisakti Student Movement that Suharto laid down the position he had occupied for 32 years. The impact of the Trisakti Student Movement did not end there, changes in all fields of both social and government are the biggest impact of the 1998 Trisakti Student Movement. But the Trisakti Tragedy still leaves homework for us all. The investigation of the Trisakti case has not yet been completed and the party responsible for the case has not yet been tried. However, this will not stop Indonesian students from striving to call for the voice of the people. Keywords Student Movement, Trisakti, New Order, Reform Abstrak Tragedi penembakan mahasiswa Trisakti pada hari Selasa tanggal 12 Mei 1998 kemudian terbunuhnya empat mahasiswa di kawasan kampus membuat seluruh warga kampus berduka dan menyebabkan amarah masyarakat, sehingga tidak hanya masyarakat kecil, namun seluruh Indonesia menuntut mundurnya Presiden Soeharto dari tampuk kepemimpinan yang selama 32 tahun telah didudukinya. Demonstasi besar-besaran terjadi dimana-mana. Banyak mahasiswa kemudian berdatangan ke Jakarta menyerukan tuntutan yang sama. Hingga terjadinya pendudukan gedung DPR/MPR RI oleh mahasiswa dari berbagai kampus. Menanggapi semakin derasnya tuntutan untuk mundur, Presiden Soeharto dalam suatu pertemuan di Istana Presiden menyatakan menolak untuk berhenti. Namun dengan semakin banyaknya tuntutan dari pelosok negeri akan mundurnya Presiden Soeharto, akhirnya tanggal 21 Mei 1998 menyatakan berhenti, delapan hari setelah Tragedi Trisakti. Begitu besar pengaruh Gerakan Mahasiswa Trisakti sehingga Soeharto meletakan jabatan yang sudah 32 tahun didudukinya. Dampak Gerakan Mahasiswa Trisakti tidak hanya sampai disitu, perubahan disegala bidang baik sosial maupun pemerintahan merupakan dampak terbesar dari Gerakan Mahasiswa Trisakti 1998. Namun Tragedi Trisakti masih menyisakan pekerjaan rumah bagi kita semua. Pengusutan kasus Trisakti belum selesai dan pihak yang harus bertanggung jawab terhadap kasus tersebut masih belum diadili. Tetapi, hal tersebut tidak akan membuat mahasiswa Indonesia berhenti berjuang untuk menyerukan suara rakyat. Kata Kunci Gerakan Mahasiswa, Trisakti, Orde Baru, Reformasi Criksetra Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 8, No. 2, 2019 19 PENDAHULUAN Sejarah perkembangan gerakan mahasiswa di Indonesia selalu menarik karena tidak dapat dilepaskan dengan sejarah perkembangan negara Indonesia. Gerakan mahasiswa telah menjadi fenomena penting dalam perubahan politik yang terjadi di Indonesia. Bahkan, keberadaan Gerakan Mahasiswa selalu berpengaruh pada situasi politik nasional. Turunnya Soekarno diri kursi Presiden pada tahun 1966, serta digantikannya Soeharto pada tahun 1998 adalah bukti besarnya pengaruh gerakan mahasiswa dalam perubahan politik di Indonesia Nugraha, 2009 01. Meskipun sudah berkali-kali diberantas oleh penguasa di setiap jamannya, Gerakan Mahasiswa selalu muncul dengan sikap kritis dan tuntutan untuk memperbaiki keadaan politik nasional. Diskusi mengenai Gerakan Mahasiswa di Indonesia penuh dengan dinamika, karena selalu mengalami perubahan karakter dan bentuk pada setiap jamannya. Soewarsono 1999 1 menyebut bahwa sejarah awal Indonesia modern tentang Gerakan Mahasiswa memiliki empat "tonggak", yaitu "angkatan 1908", "angkatan 1928", "angkatan 1945" dan "angkatan 1966". Selanjutnya, Soewarsono menyebut bahwa keempat angkatan tersebut adalah generasi-generasi dalam sebuah "keluarga", yaitu sebuah catatan-catatan prestasi "satu generasi baru" tertentu. Selain keempat angkatan tersebut, terdapat satu angkatan generasi lagi yang paling baru dan sangat berpengaruh tidak hanya pergantian politik kekuasaan saja, tetapi juga pada proses demokrasi di Indonesia, yaitu "angkatan 1998". Pada angkatan ini, Gerakan Mahasiswa telah berhasil menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto yang sebelumnya telah berkuasa selama 32 tahun. Boedi Oetomo, merupakan wadah perjuangan yang pertama kali memiliki struktur pengorganisasian modern. Didirikan di Jakarta, 20 Mei 1908 oleh pemuda-pelajar-mahasiswa dari lembaga pendidikan STOVIA, wadah ini merupakan refleksi sikap kritis dan keresahan intelektual terlepas dari primordialisme Jawa yang ditampilkannya. Selain dari pada dasar umum yang berupa kejadian-kejadian di luar negeri yang memaksa menginsyafkan diri tentang keadaan bangsanya dan tibanya waktu untuk menyusun organisasi mengadakan perubahan-perubahan, dorongan untuk mendirikannya ialah propaganda doktor Wahidin Sudirohusodo dalam tahun 1906-1907 untuk memajukan bangsanya; terutama yang dianjurkannya ialah soal peluasan pengajaran Pringgodigdo, 1949 1. Criksetra Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 8, No. 2, 2019 20 Secara umum kondisi pendidikan maupun kehidupan politik pada zaman pemerintahan Jepang jauh lebih represif dibandingkan dengan kolonial Belanda, antara lain dengan melakukan pelarangan terhadap segala kegiatan yang berbau politik; dan hal ini ditindak lanjuti dengan membubarkan segala organisasi pelajar dan mahasiswa, termasuk partai politik, serta insiden kecil di Sekolah Tinggi Kedokteran Jakarta yang mengakibatkan mahasiswa dipecat dan dipenjarakan. Salah satu peran angkatan muda 1945 yang bersejarah, dalam kasus gerakan kelompok bawah tanah yang antara lain dipimpin oleh Chairul Saleh dan Soekarni saat itu, yang terpaksa menculik dan mendesak Soekarno dan Hatta agar secepatnya memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, peristiwa pada tanggal 16 Agustus 1945 ini kemudian dikenal dengan Peristiwa Rengasdengklok Sejak kemerdekaan, muncul kebutuhan akan aliansi antara kelompok-kelompok mahasiswa, diantaranya Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia PPMI, yang dibentuk melalui Kongres Mahasiswa yang pertama di Malang tahun 1947. Selanjutnya, dalam masa Demokrasi Liberal 1950-1959, seiring dengan penerapan sistem kepartaian yang majemuk saat itu, organisasi mahasiswa ekstra kampus kebanyakan merupakan organisasi dibawah partai-partai politik. Misalnya, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI dekat dengan PNI, Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia CGMI dekat dengan PKI, Gerakan Mahasiswa Sosialis Indonesia Gemsos dengan PSI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII berafiliasi dengan Partai NU, Himpunan Mahasiswa Islam HMI dengan Masyumi, dan lain-lain Pringgodigdo, 1949 124-206. Pada tahun 1965 dan 1966, pemuda dan mahasiswa Indonesia banyak terlibat dalam perjuangan yang ikut mendirikan Orde Baru. Gerakan ini dikenal dengan istilah Angkatan '66, yang menjadi awal kebangkitan gerakan mahasiswa secara nasional, sementara sebelumnya gerakan-gerakan mahasiswa masih bersifat kedaerahan. Tokoh-tokoh mahasiswa saat itu adalah mereka yang kemudian berada pada lingkar kekuasaan Orde Baru, di antaranya Akbar Tanjung, Cosmas Batubara, Sofyan Wanandi, Yusuf Wanandi, dll. Angkatan '66 mengangkat isu Komunis sebagai bahaya laten negara. Gerakan ini berhasil membangun kepercayaan masyarakat untuk mendukung mahasiswa menentang Komunis yang ditukangi oleh PKI Partai Komunis Indonesia. Setelah Orde Lama berakhir, aktivis Angkatan '66 pun mendapat hadiah yaitu dengan banyak yang duduk di kursi Criksetra Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 8, No. 2, 2019 21 DPR/MPR serta diangkat dalam kabibet pemerintahan Orde Baru. Di masa ini ada salah satu tokoh yang sangat idealis, yang sampai sekarang menjadi panutan bagi mahasiswa-mahasiswa yang idealis setelah masanya, dia adalah seorang aktivis yang tidak peduli mau dimusuhi atau didekati yang penting pandangan idealisnya tercurahkan untuk bangsa ini, dia adalah Soe Hok Gie. Realitas berbeda yang dihadapi antara gerakan mahasiswa 1966 dan 1974, adalah bahwa jika generasi 1966 memiliki hubungan yang erat dengan kekuatan militer, untuk generasi 1974 yang dialami adalah konfrontasi dengan militer. Sebelum gerakan mahasiswa 1974 meledak, bahkan sebelum menginjak awal 1970-an, sebenarnya para mahasiswa telah melancarkan berbagai kritik dan koreksi terhadap praktek kekuasaan rezim Orde Baru. Kunjungan Perdana Menteri Tanaka Kakuei ke Jakarta pada bulan Januari 1974 memicu kerusuhan yang paling buruk di ibu kota sejak kejatuhan Soekarno, sebuah peristiwa yang dikenal dengan Malari Malapetaka Januari Ricklefs, 2008 619. Setelah peristiwa Malari, hingga tahun 1975 dan 1976, berita tentang aksi protes mahasiswa nyaris sepi. Mahasiswa disibukkan dengan berbagai kegiatan kampus disamping kuliah sebagian kegiatan rutin, dihiasi dengan aktivitas kerja sosial, Kuliah Kerja Nyata KKN, Dies Natalis, acara penerimaan mahasiswa baru dan wisuda sarjana. Meskipun disana-sini aksi protes kecil tetap ada. Menjelang dan terutama saat-saat antara sebelum dan setelah Pemilu 1977, barulah muncul kembali pergolakan mahasiswa yang berskala masif. Berbagai masalah penyimpangan politik diangkat sebagai isu, misalnya soal pemilu mulai dari pelaksanaan kampanye, sampai penusukan tanda gambar, pola rekruitmen anggota legislatif, pemilihan gubernur dan bupati di daerah-daerah, strategi dan hakekat pembangunan, sampai dengan tema-tema kecil lainnya yang bersifat lokal. Gerakan ini juga mengkritik strategi pembangunan dan kepemimpinan nasional. Awalnya, pemerintah berusaha untuk melakukan pendekatan terhadap mahasiswa, maka pada tanggal 24 Juli 1977 dibentuklah Tim Dialog Pemerintah yang akan berkampanye di berbagai perguruan tinggi. Namun demikian, upaya tim ini ditolak oleh mahasiswa. Pada periode ini terjadinya pendudukan militer atas kampus-kampus karena mahasiswa dianggap telah melakukan pembangkangan politik, penyebab lain adalah karena gerakan mahasiswa 1978 lebih banyak berkonsentrasi dalam melakukan aksi diwilayah kampus. Karena gerakan mahasiswa tidak terpancing keluar kampus untuk menghindari peristiwa tahun 1974, Criksetra Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 8, No. 2, 2019 22 maka akhirnya mereka diserbu militer dengan cara yang brutal. Hal ini kemudian diikuti oleh dihapuskannya Dewan Mahasiswa dan diterapkannya kebijakan NKK/BKK di seluruh Indonesia. Selanjutnya, untuk menunjukkan sikapnya terhadap gerakan mahasiswa tersebut, pemerintah melalui Menteri P dan K, Dr. Daoed Joesoef mengeluarkan keputusan Nomor 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus NKK. Kemudian, di bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi, Menteri P dan K juga mengeluarkan SK No. 0124 yang memberlakukan Sistem Kredit Semerter SKS dengan mekanisme mengajar dan belajar terprogram secara intensif. Konsekuensi dari kebijakan tersebut adalah mewajibkan mahasiswa menyelesaikan sejumlah beban studi untuk setiap semester yang secara keseluruhan terdiri dari 8 sampai 12 semester untuk jenjang S-1 Sanit, 1999 59-60. Dikeluarkannya kebijakan NKK ini merupakan respon pemerintah atas serangkain peristiwa demonstrasi yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa pada tahun 1973-1978. Terutama setelah peristiwa Malapetaka 17 Januari 1974 Malari 1974, gerakan mahasiswa diawasi secara ketat. Menyusul pemberlakuan konsep NKK, pemerintah dalam hal ini Pangkopkamtib Soedomo melakukan pembekuan atas lembaga Dewan Mahasiswa, sebagai gantinya pemerintah membentuk struktur keorganisasian baru yang disebut BKK. Berdasarkan SK menteri P&K Sanit, 1999 59-60. Hal yang paling mencolok dimasa Orde Baru adalah hubungan yang berubah antara mahasiswa dengan Angkatan Bersenjata yang dikuasai oleh Presiden Soeharto. Hubungan yang berubah ini disebabkan karena pada dasarnya mahasiswa tidak pernah bermaksud untuk menjadi kekuatan politik seperti partai atau tentara, tetapi senantiasa kritis terhadap pemerintah yang berkuasa Sjahrir, 1986 128. Karakteristik pemerintah Orde Baru inilah yang dianggap melatarbelakangi munculnya gerakan mahasiswa. Dalam buku yang berjudul Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia, Pembentukan dan Konsolidasi Orde Baru 1966-1974, karya Francois Raillon yang diterbitkan oleh LP3ES tahun 1985, dikemukakan bahwa pemerintah Orde Baru terus mendapat suatu kontrol dari mahasiswa yang pada perkembangannya menjadi suatu gerakan perlawanan. Permasalahan dalam negeri dan tidak adanya perbaikan di bidang ekonomi telah memicu Gerakan Mahasiswa pada tahun 1998. Gerakan mahasiswa terjadi di seluruh Indonesia termasuk di Jakarta. Tulisan ini akan mendeskripsikan mengenai Gerakan Mahasiswa angkatan Criksetra Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 8, No. 2, 2019 23 1998 dengan menggunakan pendekatan prosesual. Pendekatan ini akan melihat keragaman dan kesamaan antar kelompok Gerakan Mahasiwa, perubahan-perubahan karakternya dan strategi-strategi yang digunakan untuk melawan rejim penguasa serta kontinuitasnya. Proses dan peristiwa-peristiwa dari suatu fenomena sosial merupakan suatu rangkaian yang saling berkesinambungan. Pemahaman tentang kondisi-kondisi yang memungkinkan berlangsungnya relasi-relasi antara peristiwa satu dengan peristiwa lain merupakan bagian dari penjelasan yang harus dilakukan Winarto, 1999. Untuk itu, suatu kajian tentang proses harus mampu menunjukkan hubungan yang berangkat dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain, dengan keterkaitan satu sama lain Winarto, 1999. Terdapat empat faktor pendorong bagi peningkatan peranan mahasiswa dalam kehidupan politik. Pertama, sebagai kelompok masyarakat yang memperoleh pendidikan terbaik, mahasiswa mempunyai cakrawala pemikiran yang luas diantara masyarakat. Kedua, sebagai kelompok masyarakat yang paling lama menduduki bangku sekolah sampai universitas, sehingga mahasiswa telah mengalami proses sosial politik yang panjang diantara angkatan muda. Ketiga, kehidupan kampus membentuk gaya hidup yang unik dikalangan mahasiswa. Keempat, mahasiswa sebagai kelompok yang akan memasuki lapisan atas dari susunan kekuasaan, struktur perekonomian, dan prestise dalam masyarakat dengan sendirinya merupakan elite dalam kalangan angkatan muda Sanit, 2007 78-81. TINJAUAN PUSTAKA A. Garakan Mahasiswa Gerakan mahasiswa bukan dewa serba bisa. Karena keterbatasan itulah, mahasiswa perlu mengontekskan gerakannya dalam geliat zaman. Perlunya kritik dan otokritik terus menerus terhadap pilihan-pilihan yang diambil, membenarkan kata orang bijak, gerakan mahasiswa adalah anak pada zamannya. Artinya, setiap zaman memiliki masa dan penyesuaian dengan pola-pola gerakan yang juga berkembang. Jika pola penindasan lebih berkembang daripada pola gerak aktor perubahannya, apa yang mau diharapkan dari mahasiswa? Adi Surya Koran Media Indonesia. 2009 8. “Gerakan mahasiswa adalah bagian dari gerakan sosial yang didefinisikan sebagai upaya kolektif untuk memajukan atau melawan perubahan dalam sebuah masyarakat atau kelompok Nan Lin, 1992 1880”. Denny JA menyebutkan adanya tiga kondisi lahirnya gerakan sosial seperti Criksetra Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 8, No. 2, 2019 24 gerakan mahasiswa. Pertama, gerakan sosial dilahirkan oleh kondisi yang memberikan kesempatan bagi gerakan itu. Misalkan pemerintah yang moderat, memberikan kesempatan yang lebih besar bagi timbulnya gerakan sosial ketimbang pemerintah yang sangat otoriter. Kedua, gerakan sosial timbul karena meluasnya ketidakpuasan akan situasi yang ada. Misalnya terjadinya perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern, dapat mengakibatkan kesenjangan ekonomi yang makin lebar untuk sementara antara yang kaya dan yang miskin. Perubahan ini dapat pula menyebabkan krisis identitas dari lunturnya nilai-nilai sosial yang selama ini diagungkan. Perubahan ini akan menimbulkan gejolak yang merugikan kemudian meluasnya gerakan sosial. Ketiga, gerakan sosial samata-mata masalah kemampuan kepemimpinan dari tokoh-tokoh penggerak yaitu yang mampu memberikan inspirasi, membuat jaringan, membangun organisasi yang menyebabkan sekelompok orang termotivasi terlibat dalam gerakan. Gerakan mahasiswa mengaktualisasi potensinya melalui sikap-sikap dan pernyataan yang bersifat himbauan moral. Mereka mendorong perubahan dengan mengetengahkan isu-isu moral sesuai sifatnya yang bersifat ilegal. Ciri khas gerakan mahasiswa ini adalah mengaktualilasi nilai-nilai ideal mereka karena ketidakpuasan terhadap lingkungan sekitarnya Denny JA Harian Kompas, 25 April 1998. Namun seperti halnya gerakan sosial umumnya, gerakan mahasiswa senantiasa melibatkan pengorganisasian. Melalui organisasi inilah gerakan mahasiswa melakukan pula aksi massa, demonstrasi dan sejumlah aksi lainnya untuk mendorong kepentingannya. Dengan kata lain gerakan massa turun kejalan atau aksi pendudukan gedung-gedung publik merupakan salah satu jalan untuk mendorong tuntutan mereka. Dalam mewujudkan fungsi sebagai kaum intelektual itu mahasiswa memainkan peran sosial mulai dari pemikir, pemimpin dan pelaksana. Sebagai pemikir, mahasiswa mencoba menyusun dan menawarkan gagasan tentang arah dan perkembangan masyarakat. Peran kepemimpinan dilakukan dengan aktivitas dalam mendorong dan menggerakan masyarakat. Sedangkan keterlibatan mereka dalam aksi sosial, budaya dan politik disepanjang sejarah merupakan perwujudan dari peran pelaksana tersebut Sanit, 1999208. B. Gerakan Mahasiswa di Indonesia 1. Gerakan Mahasiswa 1908 Boedi Oetomo, merupakan wadah perjuangan yang pertama kali memiliki struktur pengorganisasian modern yaitu Criksetra Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 8, No. 2, 2019 25 dengan pengurus tetap, anggota, tujuan rancangan pekerjaan dan sebagainya. Didirikan di Jakarta, 20 Mei 1908 oleh pemuda-pelajar-mahasiswa dari lembaga pendidikan STOVIA. Yang mendirikan organisasi ini, diantaranya Dokter Sutomo, dengan tujuan mengadakan perubahan-perubahan terutama perluasan pengajaran. Maka usaha pertama yang dilakukan adalah dengan mengadakan Studiefonds Pringgodigdo, 1949 1. Pada konggres yang pertama di Yogyakarta, tanggal 5 Oktober 1908 menetapkan tujuan perkumpulan Kemajuan yang selaras buat negeri dan bangsa, terutama dengan memajukan pengajaran, pertanian, peternakan dan dagang, teknik dan industri, serta kebudayaan. Dalam 5 tahun permulaan BU sebagai perkumpulan, tempat keinginan-keinginan bergerak maju dapat dikeluarkan, tempat kebaktian terhadap bangsa dinyatakan, mempunyai kedudukan monopoli dan oleh karena itu BU maju pesat Pringgodigdo, 1949 1-2. Disamping itu, para mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Belanda, salah satunya Mohammad Hatta yang saat itu sedang belajar di Nederland Handelshogeschool di Rotterdam mendirikan Indische Vereeninging yang kemudian berubah nama menjadi Indonesische Vereeninging tahun 1922, disesuaikan dengan perkembangan dari pusat kegiatan diskusi menjadi wadah yang berorientasi politik dengan jelas. Dan terakhir untuk lebih mempertegas identitas nasionalisme yang diperjuangkan, organisasi ini kembali berganti nama baru menjadi Perhimpunan Indonesia, tahun 1925. Berdirinya Indische Vereeninging dan organisasi-organisasi lain, seperti Indische Partij yang melontarkan propaganda kemerdekaan Indonesia, Sarekat Islam, dan Muhammadiyah yang beraliran nasionalis demokratis dengan dasar agama, Indische Sociaal Democratische Vereeninging ISDV yang berhaluan Marxisme, menambah jumlah haluan dan cita-cita terutama ke arah politik. Hal ini di satu sisi membantu perjuangan rakyat Indonesia, tetapi di sisi lain sangat melemahkan BU karena banyak orang kemudian memandang BU terlalu lembek oleh karena hanya menuju "kemajuan yang selaras" dan terlalu sempit keanggotaannya hanya untuk daerah yang berkebudayaan Jawa meninggalkan BU. Oleh karena cita-cita dan pemandangan umum berubah ke arah politik, BU juga akhirnya terpaksa terjun ke lapangan politik Pringgodigdo, 1949 7-16. Kehadiran Boedi Oetomo, Indische Vereeninging, dan lain-lain pada masa itu merupakan suatu episode sejarah yang menandai munculnya sebuah angkatan pembaharu dengan kaum terpelajar dan Criksetra Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 8, No. 2, 2019 26 mahasiswa sebagai aktor terdepannya, yang pertama dalam sejarah Indonesia. Angkatan 1908, dengan misi utamanya menumbuhkan kesadaran kebangsaan dan hak-hak kemanusiaan dikalangan rakyat Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan, dan mendorong semangat rakyat melalui penerangan-penerangan pendidikan yang mereka berikan, untuk berjuang membebaskan diri dari penindasan kolonialisme. 2. Gerakan Mahasiswa 1928 Pada pertengahan 1923, serombongan mahasiswa yang bergabung dalam Indonesische Vereeninging nantinya berubah menjadi Perhimpunan Indonesia kembali ke tanah air. Kecewa dengan perkembangan kekuatan-kekuatan perjuangan di Indonesia, dan melihat situasi politik yang di hadapi, mereka membentuk kelompok studi yang dikenal amat berpengaruh, karena keaktifannya dalam diskursus kebangsaan saat itu. Pertama, adalah Kelompok Studi Indonesia Indonesische Studie-club yang dibentuk di Surabaya pada tanggal 29 Oktober 1924 oleh Soetomo Poesponegoro, 1993 195. Kedua, Kelompok Studi Umum Algemeene Studie-club direalisasikan oleh para nasionalis dan mahasiswa Sekolah Tinggi Teknik di Bandung yang dimotori oleh Soekarno pada tanggal 11 Juli 1925 Poesponegoro, 1993 2009. Diinspirasi oleh pembentukan Kelompok Studi Surabaya dan Bandung, menyusul kemudian Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia PPPI, prototipe organisasi yang menghimpun seluruh elemen gerakan mahasiswa yang bersifat kebangsaan tahun 1926, Kelompok Studi St. Bellarmius yang menjadi wadah mahasiswa Katolik, Cristelijke Studenten Vereninging CSV bagi mahasiswa Kristen, dan Studenten Islam Studie-club SIS bagi mahasiswa Islam pada tahun 1930-an Poesponegoro, 1993 189-195 . Dalam kalangan pergerakan di Indonesia sendiri nampak berangsur-angsur semakin berhasil dipengaruhi oleh Perhimpunan Indonesia PI. Bahkan ada kejadian penting yang timbul di tanah air yang berlangsung mendapat ilham dari PI seperti lahirnya Partai Nasional Indonesia PNI tahun 1927, Jong Indonesie Pemuda Indonesia tahun 1927, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia PPPI tahun 1926 Poesponegoro, 1993 198. Dari kebangkitan kaum terpelajar, mahasiswa, intelektual, dan aktivis pemuda itulah, munculnya generasi baru pemuda Indonesia yang memunculkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda dicetuskan melalui Konggres Pemuda II yang berlangsung di Criksetra Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 8, No. 2, 2019 27 Jakarta pada 26-28 Oktober 1928, dimotori oleh PPPI. 3. Gerakan Mahasiswa 1945 Dalam perkembangan berikutnya, dari dinamika pergerakan nasional yang ditandai dengan kehadiran kelompok-kelompok studi, dan akibat pengaruh sikap penguasa Belanda yang menjadi Liberal, muncul kebutuhan baru untuk menjadi partai politik, terutama dengan tujuan memperoleh basis massa yang luas. Kelompok Studi Indonesia berubah menjadi Partai Bangsa Indonesia PBI, sedangkan Kelompok Studi Umum menjadi Perserikatan Nasional Indonesia PNI. Secara umum kondisi pendidikan maupun kehidupan politik pada zaman pemerintahan Jepang jauh lebih represif dibandingkan dengan kolonial Belanda, antara lain dengan melakukan pelarangan terhadap segala kegiatan yang berbau politik; dan hal ini ditindak lanjuti dengan membubarkan segala organisasi pelajar dan mahasiswa, termasuk partai politik, serta insiden kecil di Sekolah Tinggi Kedokteran Jakarta yang mengakibatkan mahasiswa dipecat dan dipenjarakan. Praktis, akibat kondisi yang vacuum tersebut, maka mahasiswa kebanyakan akhirnya memilih untuk lebih mengarahkan kegiatan dengan berkumpul dan berdiskusi, bersama para pemuda lainnya terutama di asrama-asrama. Tiga asrama yang terkenal dalam sejarah, berperan besar dalam melahirkan sejumlah tokoh, adalah Asrama Menteng Raya, Asrama Cikini, dan Asrama Kebon Sirih. Tokoh-tokoh inilah yang nantinya menjadi cikal bakal generasi 1945, yang menentukan kehidupan bangsa. Salah satu peran angkatan muda 1945 yang bersejarah, dalam kasus gerakan kelompok bawah tanah yang antara lain dipimpin oleh Chairul Saleh dan Soekarni saat itu, yang terpaksa menculik dan mendesak Soekarno dan Hatta agar secepatnya memproklamirkan kemerdekaan, peristiwa ini dikenal kemudian dengan peristiwa Rengasdengklok. 4. Gerakan Mahasiswa 1966 Sampai beberapa bulan setelah usaha kudeta 1965, masa depan politik Indonesia masih belum jelas. Pada akhirnya, Soeharto membangun apa yang dikenal dengan “Orde Baru” Indonesia untuk membedakannya dengan “Orde Lama” dari masa Pemerintahan Soekarno. Orde Baru terbentuk dengan dukungan yang sangat besar dari kelompok-kelompok yang ingin terbebas dari kekacauan masa lalu. Dalam kehidupan intelektual, terjadi pembicaraan akan suatu angkatan pemimpin muda baru dan suatu jaman baru, suatu angkatan “66”. Namun, dalam beberapa tahun, elit Orde Baru yang Criksetra Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 8, No. 2, 2019 28 intinya terdiri atas faksi militer yang didukung oleh sekelompok kecil sipil telah mengasingkan banyak sekutu aslinya Ricklefs, 2008 587. Sejak kemerdekaan, muncul kebutuhan akan aliansi antara kelompok-kelompok mahasiswa, diantaranya Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia PPMI, yang dibentuk melalui Kongres Mahasiswa yang pertama di Malang tahun 1947. Selanjutnya, dalam masa Demokrasi Liberal 1950-1959, seiring dengan penerapan sistem kepartaian yang majemuk saat itu, organisasi mahasiswa ekstra kampus kebanyakan merupakan organisasi dibawah partai-partai politik. Misalnya, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI dekat dengan PNI, Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia CGMI dekat dengan PKI, Gerakan Mahasiswa Sosialis Indonesia Gemsos dengan PSI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII berafiliasi dengan Partai NU, Himpunan Mahasiswa Islam HMI dengan Masyumi. Angkatan '66 mengangkat isu Komunis sebagai bahaya laten negara. Gerakan ini berhasil membangun kepercayaan masyarakat untuk mendukung mahasiswa menentang Komunis yang ditukangi oleh PKI Partai Komunis Indonesia. Setelah Orde Lama berakhir, aktivis Angkatan '66 pun mendapat hadiah yaitu dengan banyak yang duduk di kursi DPR/MPR serta diangkat dalam kabibet pemerintahan Orde Baru. di masa ini ada salah satu tokoh yang sangat idealis,yang sampai sekarang menjadi panutan bagi mahasiswa-mahasiswa yang idealis setelah masanya,dia adalah seorang aktivis yang tidak peduli mau dimusuhi atau didekati yang penting pandangan idealisnya tercurahkan untuk bangsa ini, dia adalah Soe Hok Gie yang pada akhirnya meninggal di usianya yang masih muda. 5. Gerakan Mahasiswa 1974 Realitas berbeda yang dihadapi antara gerakan mahasiswa 1966 dan 1974, adalah bahwa jika generasi 1966 memiliki hubungan yang erat dengan kekuatan militer, untuk generasi 1974 yang dialami adalah konfrontasi dengan militer. Diawali dengan reaksi terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak BBM, aksi protes lainnya yang paling mengemuka disuarakan mahasiswa adalah tuntutan pemberantasan korupsi. Lahirlah, selanjutnya apa yang disebut gerakan "Mahasiswa Menggugat" yang dimotori Arif Budiman yang program utamanya adalah aksi pengecaman terhadap kenaikan BBM, dan korupsi. Dalam tahun 1972, mahasiswa juga telah melancarkan berbagai protes terhadap pemborosan anggaran negara yang digunakan untuk proyek-proyek eksklusif yang dinilai tidak Criksetra Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 8, No. 2, 2019 29 mendesak dalam pembangunan,misalnya terhadap proyek pembangunan Taman Mini Indonesia Indah TMII di saat Indonesia haus akan bantuan luar negeri. Persaingan golongan dalam pemerintah terbawa-bawa dalam urusan publik, terutama mengenai peranan Jepang. Jepang mengambil 53% ekspor Indonesia pada tahun 1973. Jepang dipandang secara luas sebagai pemeras ekonomi Indonesia, dibantu oleh orang yang dekat dengan Istana, yaitu Ali Murtopo dan Mayjen Sudjono Humardani. Mereka mengahadapi kepala Kopkamtib Jen Soemitro yang membuka diri untuk berdialog dengan pengkritik rezim Ricklefs, 2008 619. Protes terus berlanjut. Tahun 1974, meletuslah demonstrasi memprotes kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka yang datang ke Indonesia pada 15 Januari 1974. Kunjungan Perdana Menteri Tanaka Kakuei ke Jakarta pada bulan Januari 1974 memicu kerusuhan yang paling buruk di ibu kota sejak kejatuhan Soekarno, sebuah peristiwa yang dikenal dengan Malari Malapetaka Januari. Para mahasiswa dan pemuda kota yang miskin membakar sekitar 800 mobil dan 100 gedung, dan merampok banyak toko yang menjual produk-produk Jepang Ricklefs, 2008 619. Pemerintah mengawasi peristiwa ini dengan sangat serius. Pada 17 Januari, kerusuhan bisa diredakan. Tujuh orang tewas dan hampir 200 orang cedera berat. Namun, tiga tokoh mahasiswa dijebloskan kedalam penjara dengan bukti yang meragukan. Diantara orang yang ditahan adalah adalah Mochtar Lubis. Surat kabarnya, Indonesia Raya ditutup, seperti juga Pedoman dan Abadi, dan delapan surat kabar lainnya. Soemitro diberhentikan dari Kopkamtib yang lagi-lagi diambil alih langsung oleh Soeharto dengan Laksamana Soedomo sebagai kepala stafnya Ricklefs, 2008 620. 6. Gerakan Mahasiswa 1978 Setelah peristiwa Malari, hingga tahun 1975 dan 1976, berita tentang aksi protes mahasiswa nyaris sepi. Mahasiswa disibukkan dengan berbagai kegiatan kampus disamping kuliah sebagain kegiatan rutin, dihiasi dengan aktivitas kerja sosial, Kuliah Kerja Nyata KKN, Dies Natalis, acara penerimaan mahasiswa baru, dan wisuda sarjana. Meskipun disana-sini aksi protes kecil tetap ada. Menjelang dan terutama saat-saat antara sebelum dan setelah Pemilu 1977, barulah muncul kembali pergolakan mahasiswa yang berskala cukup besar. Berbagai masalah penyimpangan politik diangkat sebagai isu, misalnya soal pemilu mulai dari pelaksanaan kampanye, sampai penusukan tanda gambar, pola rekruitmen anggota legislatif, pemilihan gubernur dan Criksetra Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 8, No. 2, 2019 30 bupati di daerah-daerah, strategi dan hakekat pembangunan, sampai dengan tema-tema kecil lainnya yang bersifat lokal. Gerakan ini juga mengkritik strategi pembangunan dan kepemimpinan nasional. Peristiwa penting yang patut dicatat adalah ketika ketua Dewan Mahasiswa DM UI, Lukman Hakim berhasil mengadakan pertemuan 67 DM dan Senat Mahasiswa SM se-Indonesia dengan menggunakan dana kegiatan mahasiswa yang berasal dari SPP. Peristiwa tersebut telah membuat khawatir penguasa. Sanit 1999 58 menuliskan kekhawatiran pemerintah dengan mengutip pernyataan Soedomo sebagai berikut "
Staf Komando Soedomo menyatakan bahwa secara sistematis melalui DM, mahasiswa telah melawan hukum dan konstitusi; mahasiswa telah menggunakan diskusi untuk membangun opini untuk mengganti kepemimpinan nasional; tuduhan melalui Ikrar Mahasiswa tanggal 28 November di Bandung bahwa presiden telah menyeleweng dari UUD 1945 adalah melawan kekuasaan MPR; kedatangan DM se-Indonesia ke MPR untuk menyatakan ketidakpercayaan kepada lembaga itu pada tanggal 7 Januari 1978 merendahkan lembaga itu." Segera setelah Soedomo mengeluarkan surat pernyataan tersebut, beberapa tindakan represif diambil oleh pemerintah Orde Baru. Sejumlah kampus diduduki oleh militer dan beberapa koran seperti Kompas, Sinar harapan, Merdeka, Pelita, Indonesian Times, Sinar Pagi dan Pos Sore dilarang terbit Sanit, 1999 58. Selanjutnya, untuk menunjukkan sikapnya terhadap gerakan mahasiswa tersebut, pemerintah melalui Menteri P dan K, Dr. Daoed Joesoef mengeluarkan keputusan Nomor 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus NKK. Kemudian, di bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi, Menteri P dan K juga mengeluarkan SK No. 0124 yang memberlakukan Sistem Kredit Semerter SKS dengan mekanisme mengajar dan belajar terprogram secara intensif. Konsekuensi dari kebijakan tersebut adalah mewajibkan mahasiswa menyelesaikan sejumlah beban studi untuk setiap semester yang secara keseluruhan terdiri dari 8 sampai 12 semester untuk jenjang S-1 Sanit, 1999 59-60. Dikeluarkannya kebijakan NKK ini merupakan respon pemerintah atas serangkain peristiwa demonstrasi yang dilakukan oleh gerakan mahasiswa pada tahun 1973-1978. Terutama setelah Criksetra Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 8, No. 2, 2019 31 peristiwa Malapetaka 17 Januari 1974 Malari 1974, gerakan mahasiswa diawasi secara ketat. Menyusul pemberlakuan konsep NKK, pemerintah dalam hal ini Pangkopkamtib Soedomo melakukan pembekuan atas lembaga Dewan Mahasiswa, sebagai gantinya pemerintah membentuk struktur keorganisasian baru yang disebut BKK. Berdasarkan SK menteri P&K Sanit, 1999 59-60. Soeharto terpilih untuk ketiga kalinya dan tuntutan mahasiswa pun tidak membuahkan hasil. Meski demikian, perjuangan gerakan mahasiswa 1978 telah meletakkan sebuah dasar sejarah, yakni tumbuhnya keberanian mahasiswa untuk menyatakan sikap terbuka untuk menggugat bahkan menolak kepemimpinan nasional. C. Aktivis Mahasiwa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka, 2002, aktivis adalah individu atau sekelompok orang, terutama anggota politik, sosial, buruh, petani, pemuda, mahasiswa, perempuan yang bekerja aktif mendorong, pelaksana sesuatu atau berbagai kegiatan di organisasinya. Artinya, dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa aktivis merupakan orang yang bergerak untuk melakukan suatu perubahan dan memiliki wadah sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Sebagai seorang mahasiswa, menjadi aktivis adalah panggilan moral. Mahasiswa sebagai agent of change dan agent of social control adalah penyambung lidah rakyat artikel Koran Media Indonesia, 2009 8. Secara sederhana kita bisa membagi karakteristik mahasiswa kedalam tiga jenis. Pertama, study oriented. Orang-orang yang mementingkan kuliah dan kurang berminat bergabung dengan organisasi. Kedua, hedonis. Mereka dikenal sebagai anak-anak yang mementingkan kenikmatan dan kesenangan. Dan yang ketiga, tipe aktivis, yakni orang-orang yang memiliki idealisme akan sebuah perubahan dan biasanya tergabung dalam suatu organisasi Artikel Koran Media Indonesia, 2009 8. Menjadi aktivis, kita bisa mengembangkan diri dan mengasah keterampilan. Untuk menghadapi tantangan dunia kerja saat sekarang ini, keterampilan mendapat porsi utama yang harus dimiliki pelamar. Seperti, kepemimpinan, mahir berbicara didepan umum, teamwork, kepercayaan diri, mengontrol rapat, menganalisis perilaku orang sekitar dan banyak lagi. Criksetra Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 8, No. 2, 2019 32 METODOLOGI PENELITIAN Metode penelitian digunakan untuk menjelaskan langkah-langkah serta tahapan-tahapan yang digunakan dalam penelitian. Semua prosedur serta tahapan-tahapan penelitian, mulai dari persiapan hingga penelitian berakhir diuraikan secara rinci. Hal ini dilakukan untuk memudahkan penulis dalam memberikan arahan dalam pemecahan masalah yang akan dikaji. Metode yang dipilih adalah metode historis yaitu metode yang melakukan pengkajian, penjelasan dan penganalisaan secara kritis terhadap rekaman serta peninggalan masa lampau Gottschalk, 197532. Adapun langkah-langkah penelitian ini mengacu pada proses metodologi penelitian dalam penelitian sejarah yang mengandung empat langkah penting. Pertama Heuristik, merupakan upaya mencari dan mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Kedua Kritik, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber sejarah, baik isi maupun bentuknya internal dan eksternal. Ketiga Interpretasi, dalam hal ini penulis memberikan penafsiran terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan selama penelitian berlangsung. Keempat Historiografi, Historiografi adalah proses penulisan yang utuh dan masuk akal atas interpretasi dan eksplanasi yang telah dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan penemuannya yang dituangkan dalam bentuk skripsi Ismaun, 1992 125-131. PEMBAHASAN Krisi Ekonomi Menjelang Mei 1998 Krisis Asia yang dimulai di Thailand menghantam Indonesia. Rupiah selama ini berada dalam kisaran Rp. namun nilai ini segera merosot pada bulan Juli 1997. Pada bulan Agustus, nilai mata uang rupiah sudah turun 9%. Bank Indonesia BI mengakui tidak dapat membendung rupiah terus merosot Ricklefs, 2008 687. Dengan maksud mengembalikan kepercayaan pasar dan menstabilkan nilai rupiah yang terpuruk, pada 8 Oktober 1997, pemerintah Indonesia mengumumkan akan meminta bantuan IMF. Soeharto sebenarnya keberatan dengan jalan mengundang IMF ini, namun atas desakan para penasehat ekonominya, maka pada 31 Oktober 1997, ditandatangani Nota Kesepakatan Letter of Intent/LoI pertama dengan IMF oleh Menteri Keuangan Mar’ie Muhammad dan Gubernur BI Sudradjad Djiwandono dalam Momorandum on Economic Financial Polices Zon, 2009 7. Sejak IMF terlibat menangani krisis moneter di Indonesia mulai 31 Oktober 1997, terjadi krisis yang lebih Criksetra Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 8, No. 2, 2019 33 dalam dan kompleks. Keberadaan IMF di Indonesia membawa efek negative dalam penyelesaian krisis ekonomi dan cenderung memperparah krisis. Pada tanggal 1 November 1997, atas desakan IMF, pemerintah menutup 16 bank yang diduga bank-bank hasil kolusi. Hasilnya adalah kepanikan dunia finansial, terjadi rush dan capital flight. Dimana-mana barisan antrian orang untuk mengambil uang dari bank. Sebagian besar uang lari ke Singapura. Bersama dengan itu cadangan rupiah Indonesia dan mata uang asing di Bank Indonesia pun merosot Zon, 2009 7-9. Awal Januari setelah pemerintah pengumumkan RAPBN 1998/1999 yang dianggap terlalu optimistik, rupiah jatuh ke angka Rp. per US$. Pada 15 Januari 1998, Presiden menandatangani LoI yang kedua. Di media massa, diperlihatkan Direktur IMF Michel Camdessus sedang melipat tangan dan menatap dengan angkuh kepada Presiden Soeharto yang tengah menandatangani LoI itu. Hari itu rupiah malah jatuh 10% dan terus merosot hingga minggu-minggu berikutnya. Tanggal 10 April 1998 kesepakatan ketiga ditandatangani, fokusnya tetap pada reformasi ekonomi mikro, tidak fokus pada krisis mata uang yang tengah terjadi. Tanggal 4 Mei 1998 pemerintah, atas tekanan IMF, menaikkan harga BBM sampai 71% Zon, 2009 9. Sejak hari itu dan hari-hari berikutnya kerusuhan masal semakin menjadi dan mengakibatkan ratusan orang tewas. Selain itu juga terjadi pemerkosaan. Gubernur DKI Sutiyoso mengumumkan kepada pers bahwa sedikitnya bangunan rusak dibakar. Kerugian ditaksir mencapai Rp. 2,5 triliun, belum termasuk isinya. Sebanyak mobil pribadi, 66 kendaraan umum, 821 sepeda motor dan rumah penduduk hangus dibakar. Puspen ABRI mengumumkan korban jiwa mencapai 500 orang, sedangkan Pemda Tanggerang mencatat lebih dari 100 jenazah terbakar disalah satu kompleks pertokoan Subroto, 2009 1-2. Haji Muhammad Soeharto, adalah sosok nama besar yang memimpin Republik Indonesia selama 32 tahun. Suatu kemampuan kepemimpinan luar biasa yang harus diakui oleh teman dan lawan politiknya, senang atau tidak. Ia menggerakan pembangunan dengan Strategi Trilogi Pembangunan stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan. Namun, akhirnya ia harus meletakan jabatannya secara tragis. Ia didemonstrasi oleh mahasiswa dan rakyat, didukung para pengkritikya yang sudah lelah dan muak dengan kepemimpinan Soeharto. Akan tetapi, dibalik itu semua, bukan semata-mata karena desakan demonstrasi mahasiswa 1998 ia turun dari kursi kepresidennan, melainkan lebih Criksetra Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 8, No. 2, 2019 34 diakibatkan hilangnya dukungan dari para pembantu dekatnya yang sebelumnya ABS Asal Bapak Senang dan ambisius tanpa fatsoem politik Finaldin, 2006 139. Namun, ternyata Soeharto terpilih kembali menjadi presiden periode 1998-2003 pada sidang umum MPR, 1-11 Maret 1998 didampingi BJ Habibie sebagai wakil presiden. Pada saat yang sama komponen mahasiswa dan berbagai komponen masyarakat terus melancarkan demonstrasi meminta Presiden Soeharto dan Wapres BJ. Habibie turun serta Golkar dibubarkan. Selain itu disebabkan perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme di negeri yang sangat merajalela dan menyengsarakan rakyat. Selain itu krisis ekonomi membuat rakyat semakin meradang. Saat itu, Soeharto masih terlihat yakin bahwa demonstasi akan surut dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Oleh sebab itu pada Mei 1998, ia berangkat ke Kairo Mesir untuk menghadiri KTT Non-blok Finaldin, 2006 141. Sepeninggal Soeharto, dalam beberapa hari kemudian suasana Jakarta semakin mencekam. Selain akibat demonstrasi mahasiswa semakin marak, juga tersiar suatu misteri dalam tubuh ABRI. Misteri itu diwarnai arah pengelompokan dalam tubuh militer. Selain banyak aktivis pendemontrasi hilang entah kemana, juga diisukan ribuan anggota militer menghilang dari kesatuannya membawa persenjataan lengkap dan amunisi cadangan Finaldin, 2006 141. Tragedi 12 Mei 1998 Pada bulan Mei 1998 krisis semakin mencengkram Indonesia. Dibidang politik, gerakan anti-Soeharto melanda Jakarta dan sekitarnya. Gerakan ini awalnya berupa demonstrasi mahasiswa bersama kekuatan masa. Demonstrasi berkembang menjadi kerusuhan masal berupa pembakaran, penjarahan dan perampokkan yang terjadi dipusat-pusat perbelanjaan dan pusat pertokoan. Kerusahan masal yang kemudian dikenal dengan sebutan Peristiwa Mei 1998 itu terjadi di Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta, pada tanggal 12 Mei 1998 Subroto, 2009 1. Universitas Trisakti sebelumnya tidak pernah dikenal sebagai kampus aktifis atau basis perlawanan mahasiswa terhadap penguasa. Kampus-kampus negeri, seperti Universitas Indonesia UI, Institut Teknologi Bandung ITB, atau Universitas Gajah Mada UGM di Yogyakarta mempunyai reputasi panjang dalam gerakan mahasiswa. Bahkan dalam merespon kebijaksanaan penguasa pada awal 1998, ditengah-tengah krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan beberapa negara Asia lain, kampus Trisakti relatif Criksetra Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 8, No. 2, 2019 35 tenang dan tidak terpengaruh. Dikalangan aktifis, mahasiswa Trisakti dikenal sebagai mahasiswa elitis yang sibuk dengan diri sendiri karena umumnya berlatar belakang kelompok kelas menengah yang tidak terlalu terpengaruh krisis Zon, 2009 39-40. Aksi damai mahasiswa yang diikuti oleh mahasiswa, dosen, pegawai, dan para alumni Universitas Trisakti di Grogol ini, dimulai sekitar pukul WIB dan mengambil tempat di halaman parkir kampus. Aksi yang berupa mimbar bebas rencananya akan mendengar orasi dari Jenderal Besar Abdul Haris Nasution yang tidak jadi datang ini kemudian diisi dengan berbagai orasi dari para guru besar, dosen, dan mahasiswa dalam berbagai bentuk. Perangkat aksi yang disusun untuk aksi damai mahasiswa pada tanggal 12 Mei 1998 adalah sebagai berikut Koordinator Aksi A. Kurniawan, Penanggung Jawab Aksi-Pra aksi, Koordinator Lapangan John Muhammad, Negosiasi Sukarno M. Said, Julianto Hendro Cahyono Ketua Senat Mahasiswa Universitas Trisakti, dan Panca, Keamanan/Satgas Terstruktur, ada di tingkat Universitas, Fakultas dan Jurusan. Namun suasana mimbar bebas kemudian menjadi semikin memanas disebabkan adanya pengamanan dari aparat di lokasi mimbar bebas tepatnya berada di atas Grogol fly over. Akhirnya mahasiswa menuntut untuk turun ke jalan dan menyampaikan aspirasinya ke gedung DPR/MPR RI. Berikut ini adalah Kronologi Insiden Berdarah di Universitas Trisakti pada hari Selasa, 12 Mei 1998 berdasarkan sumber Pusat Krisis Universitas Trisakti 1 Pukul 10-30 WIB, aksi Damai ribuan mahasiswa di dalam kampus. Aksi damai civitas akademika Universitas Trisakti yang bertempat di pelataran parkir depan gedung M Gedung Syarif Thayeb dimulai dengan pengumpulan segenap civitas Trisakti yang terdiri dari mahasiswa, dosen, pejabat fakultas dan universitas serta karyawan. Berjumlah sekitar 6000 orang di depan mimbar. 2 Pukul WIB, aksi mimbar bebas dimulai dengan diawali acara penurunan bendera setengah tiang yang diiringi lagu Indonesia Raya yang dikumandangkan bersama oleh peserta mimbar bebas, kemudian dilanjutkan mengheningkan cipta sejenak sebagai tanda keprihatinan terhadap kondisi bangsa dan rakyat Indonesia sekarang ini. 3 Pukul WIB, Massa mulai memanas yang dipicu oleh kehadiran beberapa anggota aparat keamanan tepat di atas lokasi mimbar Criksetra Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 8, No. 2, 2019 36 bebas jalan layang dan menuntut untuk turun long march ke jalan dengan tujuan menyampaikan aspirasinya ke anggota MPR/DPR. Kemudian massa menuju ke pintu gerbang arah Jl. Jend. S. Parman. 4 Pukul WIB, satgas mulai siaga penuh berkonsentrasi dan melapis barisan depan pintu gerbang dan mengatur massa untuk tertib dan berbaris serta memberikan himbauan untuk tetap tertib pada saat turun ke jalan. 5 Pukul WIB, pintu gerbang dibuka dan masa mulai berjalan keluar secara perlahan menuju Gedung MPR/DPR melewati kampus Universitas Tarumanegara Untar. 6 Pukul WIB, Long march mahasiswa terhadang tepat di depan pintu masuk kantor Walikota Jakarta Barat oleh barikade aparat dari kepolisian dengan tameng dan pentungan yang terdiri dua lapis barisan. 7 Pukul WIB, barisan satgas terdepan menahan massa, sementara beberapa wakil mahasiswa Senat Mahasiswa Universitas Trisakti melakukan negoisasi dengan pimpinan komando aparat Dandim Jakarta Barat, Letkol Inf A Amril, dan Wakapolres Jakarta Barat. Sementara negoisasi berlangsung, massa terus berkeinginan untuk terus maju. Di lain pihak masa yang terus tertahan tak dapat dihadang oleh barisan satgas samping bergerak maju dari jalur sebelah kanan. Selain itu pula masyarakat mulai bergabung di samping long march. 8 Pukul WIB, tim negoisasi kembali dan menjelaskan hasil negoisasi di mana long march tidak diperbolehkan dengan alasan oleh kemungkinan terjadinya kemacetan lalu lintas dan dapat menimbulkan kerusakan. Mahasiswa kecewa karena mereka merasa aksinya tersebut merupakan aksi damai. Massa terus mendesak untuk maju. Dilain pihak pada saat yang hampir bersamaan datang tambahan aparat Pengendalian Masa Dal-Mas sejumlah 4 truk. 9 Pukul WIB, Negoisasi terus dilanjutkan dengan komandan Dandim dan Kapolres dengan pula dicari terobosan untuk menghubungi MPR/DPR. Sementara mimbar terus berjalan dengan diselingi pula teriakan yel-yel maupun nyanyian-nyanyian. Walaupun hujan turun masa tetap tak bergeming. Yang terjadi akhirnya hanya saling diam dan saling tunggu. Sedikit demi sedikit masa mulai berkurang dan menuju ke kampus. Criksetra Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 8, No. 2, 2019 37 Polisi memasang police line. Mahasiswa berjarak sekitar 15 meter dari garis tersebut. 10 Pukul WIB, wakil mahasiswa mengumumkan hasil negoisasi di mana hasil kesepakatan adalah baik aparat dan mahasiswa sama-sama mundur. Awalnya masa menolak tapi setelah dibujuk oleh Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Adi Andojo SH, serta ketua SMUT masa mau bergerak mundur. 11 Pukul WIB Diadakan pembicaraan dengan aparat yang mengusulkan mahasiswa agar kembali ke dalam kampus. Mahasiswa bergerak masuk kampus dengan tenang. Mahasiswa menuntut agar pasukan yang berdiri berjajar mundur terlebih dahulu. Kapolres dan Dandim Jakbar memenuhi keinginan mahasiswa. Kapolres menyatakan rasa terima kasih karena mahasiswa sudah tertib. Mahasiswa kemudian membubarkan diri secara perlahan-lahan dan tertib ke kampus. Saat itu hujan turun dengan deras. Mahasiswa bergerak mundur secara perlahan demikian pula aparat. Namun tiba-tiba seorang oknum yang bernama Mashud yang mengaku sebagai alumni sebenarnya tidak tamat berteriak dengan mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor ke arah masa. Hal ini memancing masa untuk bergerak karena oknum tersebut dikira salah seorang anggota aparat yang menyamar. Mahasiswa menuduh Mashud sebagai intel yang mau memprofokasi mereka. Mahasiswa sempat terpancing dan mengejar Mashud yang kemudian masuk kebarisan aparat keamanan untuk meminta perlindungan. Menurut keterangan versi polisi, ketika Mashud berlari kearah aparat, dilempari batu, kayu, dan botol-botol. Respon aparat adalah membentuk formasi untuk menghadang mahasiswa. 12 Pukul WIB, oknum tersebut dikejar masa dan lari menuju barisan aparat sehingga masa mengejar ke barisan aparat tersebut. Hal ini menimbulkan ketegangan antara aparat dan masa mahasiswa. Pada saat petugas satgas, ketua SMUT serta Kepala kamtibpus Trisakti menahan masa dan meminta masa untuk mundur dan masa dapat dikendalikan untuk tenang. Kemudian Kepala Kamtibpus mengadakan negoisasi kembali dengan Dandim serta Kapolres agar masing-masing baik masa mahasiswa maupun aparat untuk sama-sama mundur. 13 Pukul WIB, ketika masa bergerak untuk mundur kembali Criksetra Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 8, No. 2, 2019 38 ke dalam kampus, di antara barisan aparat ada yang meledek dan mentertawakan serta mengucapkan kata-kata kotor pada mahasiswa sehingga sebagian massa mahasiswa kembali berbalik arah. Tiga orang mahasiswa sempat terpancing dan bermaksud menyerang aparat keamanan tetapi dapat diredam oleh satgas mahasiswa Universitas Trisakti. Pada saat yang bersamaan barisan dari aparat langsung menyerang massa mahasiswa dengan tembakan dan pelemparan gas air mata sehingga massa mahasiswa panik dan berlarian menuju kampus. Pada saat kepanikan tersebut terjadi, aparat melakukan penembakan yang membabi buta, pelemparan gas air mata dihampir setiap sisi jalan, pemukulan dengan pentungan dan popor, penendangan dan penginjakkan, serta pelecehan seksual terhadap para mahasiswi. Termasuk Ketua SMUT yang berada diantara aparat dan massa mahasiswa tertembak oleh dua peluru karet dipinggang sebelah kanan. Kemudian datang pasukan bermotor dengan memakai perlengkapan rompi yang bertuliskan URC mengejar mahasiswa sampai ke pintu gerbang kampus dan sebagian naik ke jembatan layang Grogol. Sementara aparat yang lainnya sambil lari mengejar massa mahasiswa, juga menangkap dan menganiaya beberapa mahasiswa dan mahasiswi lalu membiarkan begitu saja mahasiswa dan mahasiswi tergeletak di tengah jalan. Aksi penyerbuan aparat terus dilakukan dengan melepaskan tembakkan yang terarah ke depan gerbang Trisakti. Sementara aparat yang berada di atas jembatan layang mengarahkan tembakannya ke arah mahasiswa yang berlarian di dalam kampus. 14 Pukul WIB, Rekan mahasiswa kembali panik karena terlihat ada beberapa aparat berpakaian gelap di sekitar taman parkir utama dan sniper penembak jitu di atas gedung yang masih dibangun. Mahasiswa berlarian kembali ke dalam ruang kuliah maupun ruang ormawa ataupun tempat-tempat yang dirasa aman seperti musholla dan dengan segera memadamkan lampu untuk sembunyi. 15 Pukul WIB, Walau masih dalam keadaan ketakutan dan trauma melihat rekannya yang jatuh korban, mahasiswa berangsur-angsur pulang. Yang luka-luka berat segera dilarikan ke Rumah Sakit Sumber Waras. Jumpa pers oleh pimpinan universitas. Anggota Komnas HAM datang ke lokasi. Criksetra Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 8, No. 2, 2019 39 16 Tanggal 13 Mei 1998 Pukul WIB, jumpa pers Pangdam Jaya Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin di Mapolda Metro Jaya. Hadir dalam jumpa pers itu Pangdam Jaya Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin, Kapolda Mayjen Pol Hamami Nata, Rektor Usakti Prof. Dr. Moedanton Moertedjo, dan dua anggota Komnas HAM AA Baramuli dan Bambang W Soeharto. Enam mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta, tewas terkena peluru tajam yang ditembakkan aparat keamanan sewaktu terjadi aksi damai ribuan mahasiswa yang berlangsung di kampus Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta Barat, Selasa 12 Mei 1998. Empat mahasiswa meninggal didalam kampus adalah Hery Hartanto 21 tahun dari jurusan teknik mesin, Elang Mulya Lesmana Teknik arsitektur, Hendriawan Sie Fakultas ekonomi, Hafidin Royan Teknik sipil, dan dua orang mahasiswa meninggal diluar lingkungan kampus adalah Vero Fakultas ekonomi dan Hafidi Alifidin Teknik sipil. Keenam mahasiswa itu tertembak sewaktu berada di dalam kampus oleh berondongan peluru yang diduga ditembakkan oleh aparat yang berada di jalan layang Grogol Grogol fly over. Puluhan mahasiswa lainnya menderita luka-luka berat dan ringan. Kebanyakan dari korban luka-luka adalah karena kekerasan oleh aparat. Seperti pukulan-pukulan benda tumpul pentungan atau rotan, luka pukulan, terkena gas air mata, bahkan banyak juga yang terkena tembakan dari senjata aparat. KESIMPULAN Aksi mahasiswa yang terjadi sepanjang Mei 1998 menemukan momentumnya pada tanggal 12 Mei 1998 di kampus Universitas Trisakti di Jalan Kyai Tapa, Grogol, Jakarta. Aksi damai mahasiswa Universitas Trisakti berubah menjadi Tragedi. Peristiwa ini telah merenggut nyawa empat orang mahasiswa Trisakti akibat tembakan peluru tajam oleh aparat kepolisian. Sejak saat itu, perubahan terjadi dengan cepat perlawanan kepada aparat, pembakaran gedung dan kendaraan, penjarahan dan tindakan kriminal lain telah memicu perubahan politik ditingkat elit dengan puncaknya pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Jelaslah, bahwa Insiden Trisakti telah menjadi momentum yang merubah Indonesia. Gerakan Mahasiswa pada tahun 1998 adalah sebuah perubahan sosial dalam bentuk gerakan reformasi dimana perubahan sosial yang terjadi adalah upaya untuk memajukan masyarakat tanpa mengubah struktur dasar yang telah ada. Hikmah yang dapat dipetik dari peristiwa Criksetra Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 8, No. 2, 2019 40 ini walaupun harus memakan korban, tetapi kita dapat merasakan nikmatnya reformasi hingga sekarang. DAFTAR PUSTAKA Denny JA. “Menjelaskan Gerakan Mahasiswa” dalam Kompas. Jakarta, 25 April 1998. Finaldin, Tom dan Sali, Iskandar. 2006. Presiden RI dari Masa ke Masa. Bandung Jabar Education and Enterpreneur Center. Gottschalk, Louis. 1986. Mengerti Sejarah terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta UI-Press. Ismaun. 2002. Pengantar Ilmu Sejarah. Bandung Jurusan Pendidikan Sejarah. Nan Lin. 1992. Social Movement dalam Encyclopedia of Sociology. New York MacMillan Publishing Company. Nugraha, Y, A. 2009. Dinamika Gerakan Mahasiswa Pada Masa Orde Baru Kajian History Gerakan Dewan Mahasiswa Institut Teknologi Bandung 1974-1982. Skripsi Sarjana Pendidikan FPIPS Bandung Tidak diterbitkan. Poesponegoro, Marwati Djoned dan Nugroho Notosusanto. 1993. Sejarah Nasional Indonesia Jilid V. Jakarta Balai Pustaka. Pringgodigdo, AK. 1949. Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia. Jakarta Dian Rakyat. Ricklefs, MC. 2008. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Jakarta Serambi. Sanit, Arbi. 1999. Reformasi Politik. Yogyakarta Pustaka Pelajar. Sjahrir, 1986. Ekonomi Politik Kebutuhan Pokok Sebuah Tinjauan Prosfektif. Jakarta LP3ES. Soebroto, Hendro. 2009. Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando. Jakarta Kompas. Surya, Adi. “Menjadi Aktivis Keharusan Bukan Pilihan” dalam Media Indonesia. Jakarta, 18 Oktober 2009. Zon, Fadli. 2009. Politik Huru Hara Mei 1998. Jakarta Institute for Policy Studies. ... Pengunduran diri Soeharto membawa curahan kegembiraan dan kelegaan dari ribuan mahasiswa yang telah menduduki halaman parlemen negara, berkemah di sana semalaman untuk menekan tuntutan mereka agar presiden mundur Jubaedah, 2019. Ketika dia membaca kata-kata "Saya mundur," para siswa -yang telah mempelopori revolusi populer ini -berteriak keras, berlutut dalam doa, melompat ke air mancur di luar ruangan, dan melemparkan blazer sekolah mereka yang berwarna cerah ke udara. ...Farah Febrivi SianiparHelrima Sari SiregarIvan Fadhillah Martius SigalinggingPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengunduran diri Soeharto sebagai presiden yang sering disalahpahami sebagi pelengseran. Narasi tersebut juga didapat dalam diskusi dan pembahasan pada kompetensi dasar yakni, menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal Reformasi pada mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas XII. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa presiden Soeharto bukan dilengserkan melainkan mengundurkan diri dengan melihat aspek legalistas formal dan peristiwa sejarah. Tentunya ada desakan dan tuntutan yang luarbiasa dari mahasiswa, tokoh politik dan masyarakat agar presiden Soeharto mundur dari presiden Republik Indonesia. Pengunduran Soeharto dapat dijadikan materi pengayaan khususnya dalam materi Orde Baru dan Reformasi kelas XII. Sehingga diharapkan peserta didik mampu berpikir kritis dan menganalisis mengenai dinamika pemerintahan, transisi kekuasaan serta undang-undang mengenai jabatan dan pengunduran presiden Indonesia.... Although the New Order government has ended, various problems as the dynamics of national and state life remain Nadir, 2013. As long as the problem exists, the student movement will remain a critical force for power Jubaedah, 2019. If during the New Order period of the student movement, GMNI was not very prominent in criticizing power because it had to deal with repressive political structuring policies, then today political openness gives them an opportunity. ...Yintrosius BenaThis study illustrates the progress and dynamics of GMNI as a cadre organization after the 1998-2018 reform. The research conducted was focused in 2005. To study this phenomenon researchers through several stages of research, the interview stage is considered capable and can find out the main problem to be investigated. This researcher focuses on the impact arising from the influence of GMNI for a policy. The theoretical framework used is ideology, Marhaenism, the concept of social organization, and the concept of functions of student organizations. The research method was carried out qualitatively and using descriptive research. In data collection used interviews, documentation, while for qualitative data analysis based on the use of complete and in-depth information in interpreting non-quantitative data. Based on research it can be seen that when organizational leaders at the national level experience stagnation to have a serious impact on the existence of the organization, although the activities of the socio-political movement in the region can slightly cover the obstacles faced by GMNI at the national level. The strengthening of the authoritarian rule of the New Order placed GMNI in two choices Resigning in the sense of organizational disbandment so that its members were more focused on subjective issues, as students, or against all injustice practices of the authorities. When resisting, the actualization of the movement will be formulated in such a way in various forms of the anti status quo movement as an anti - Neo Colonialism Imperialism movement, ranging from study groups to radical Aditya RamadhanDinda Elysia AzharM. Faris ZulfauziYusuf FadliThe student movement is part of a social movement and is the most important factor in realizing social change. The democracy index in the era of Joko Widodo's administration shows a downward trend, this encourages the increase in the Indonesian student movement. Several policies of the Joko Widodo government are seen as Contrary to the interests of the community, such as the revision of the KPK Law, the drafting of the omnibus law, and the arrest of activists of civil society movements. This article explains specifically the student movements that existed during the Jokowi presidency during the first period and the second period. The research data obtained were analyzed and interpreted to see the extent to which the student movement had an impact on government policy. In the era of Jokowi's leadership, the student movement continues to oversee the government's agenda through controversial policies. In the second period under Jokowi's leadership, the student movement was still carried out and never stopped taking action as a result of several government policies that were not in favor of the Wahyu Nugroho Idi WarsahM. AminPenelitian bertujuan penemukan gambaran tentang peran organisasi ekstra kampus terutama organisasi pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII bagi peningkatan kemampuan berkomunikasi mahasiswa Pendidikan Agama Islam IAIN Curup. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan informan penelitiannya adalah mahasiswa program studi PAI yang tergabung dalam organisasi PMII Cabang Curup. Data diperoleh dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul lalu dianalisis dengan menggukana tahapan versi Miles, Haberman dan Saldana, yaitu Reduksi data, Penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini memperoleh simpulan bahwa organisasi ekstra PMII dapat mengasah kemampuan komunikasi yang sagat diperlukan oleh mahasiswa sebagai calon pendidik melalui sistem pengkaderan baik formal maupun nonformal dan PMII memberi ruang untuk mahasiswa agar bisa mengikuti seminar atau pelatihan yang tidak didapatkan di tempat Gerakan Mahasiswa" dalam KompasJ A DennyDenny JA. "Menjelaskan Gerakan Mahasiswa" dalam Sejarah terjemahan Nugroho NotosusantoLouis GottschalkGottschalk, Louis. 1986. Mengerti Sejarah terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta Movement dalam Encyclopedia of SociologyNan LinNan Lin. 1992. Social Movement dalam Encyclopedia of Sociology. New York MacMillan Publishing Gerakan Mahasiswa Pada Masa Orde Baru Kajian History Gerakan Dewan Mahasiswa Institut Teknologi Bandung 1974-1982Y NugrahaNugraha, Y, A. 2009. Dinamika Gerakan Mahasiswa Pada Masa Orde Baru Kajian History Gerakan Dewan Mahasiswa Institut Teknologi Bandung 1974-1982. Skripsi Sarjana Pendidikan FPIPS Bandung Tidak C RicklefsRicklefs, MC. 2008. Sejarah Indonesia Modern 1200-2008. Jakarta Politik. Yogyakarta Pustaka PelajarArbi SanitSanit, Arbi. 1999. Reformasi Politik. Yogyakarta Pustaka Politik Kebutuhan Pokok Sebuah Tinjauan ProsfektifSjahrirSjahrir, 1986. Ekonomi Politik Kebutuhan Pokok Sebuah Tinjauan Prosfektif. Jakarta Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para KomandoHendro SoebrotoSoebroto, Hendro. 2009. Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando. Jakarta 2002. Pengantar Ilmu Sejarah. Bandung Jurusan Pendidikan Sejarah. Gerakanmassa yang dimotori oleh mahasiswa turun kejalan menuntut Presiden Soeharto Lengser dari jabatannya terjadi pada periode - 19983578 fori7 fori7 28.11.2018 PPKn Sekolah Menengah Pertama terjawab gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa turun kejalan menuntut Presiden Soeharto Lengser dari jabatannya terjadi pada periode 1 Lihat jawaban RohimDacosta110 RohimDacosta110 PPKn Sekolah Menengah Pertama terjawab 4. Gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan menuntut Presiden Soeharto lengser dari jabatan nya terjadi pada periode ...a. sebelum 1945d. 1959-1965b. 1945-1949e. Orde Baruc. 1949-195dan dilaksanakan menurut UUD​ Iklan Iklan rayhanyusuf rayhanyusuf Jawaban barumaaf kalo salahrayhan_19018 bantu follow,nanti follback salah jir.. OK ok Siapapun Thanks Bosque Iklan Iklan Pertanyaan baru di PPKn penyimpulan resolusi konflik ala prabowo subianto ​ apa saja prinsip” bhinneka tunggal ika pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilakukan dalam rangka mewujudkan Kesetaraan
 2. contoh keberagaman Indonesia akibat letak 
 geografis nya adalah
 Tuliskan 2 contoh kerja sama Sosial politik, Ekonomi, Pertahanan keamanan, Antar umat beragama. Dan tuliskan Manfaatnya dan Dampaknya !​ Di era digital sekarang ini menurut anda norma apa saja yang sering dilanggar oleh pengguna sosial media! Sebelumnya Berikutnya Iklan yEFUKy0.